Network
KORAN PR - ADA dua menteri dalam kepengurusan PSSI, di nilai Ketua Umum PSSI Erick Thohir bukan merupakan intervensi pemerintah. FIFA bahkan menurutnya mendukung kepengurusan baru PSSI ini.
Seperti di ketahui ada dua menteri yang masuk ke dalam ke pengurusan PSSI periode 2023-2027. Ada Menteri BUMN yakni Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan ada Menpora Zainudin Amali sebagai Wakil Ketua Umum.
Lalu, apakah hal tersebut termasuk bagian dari intervensi pemerintah? Pasalnya, sesuai statuta FIFA Pasal 15 asosiasi anggota harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola, dan secara khusus memuat ketentuan bahwa federasi anggota tidak boleh tunduk pada campur tangan hukum dan politik di negara masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Erick mengatakan jika persepsi yang dibentuk itu harusnya intervensi dan kerja sama. Dalam artian, menurutnya semua mau kerja sama bukan intervensi. Sebab, intervensi menurutnya adalah memaksakan kehendak pemerintah.
"Contohnya, kalau intervensi semua kepengurusan ini dari wakil pemerintahan diambilnya. Kepengurusan ini dipaksa tidak sesuai statuta. Tapi ini kan kolaborasi antar komunitas yang memang mencintai olahraga, artinya bukan intervensi tetapi kerja sama," ucapnya.
Jika FIFA menilai ini intervensi pemerintah, maka seharusnya menurut Erick sejak dirinya terpilih FIFA bisa saja langsung melayangkan surat banned (pembekuan). Tapi, sebaliknya, FIFA justru memberikan surat dukungan untuk kepengurusan baru PSSI ini.
"Kalau ini intervensi saya rasa kemarin saya dipilih FIFA bisa langsung ke banned. Tapi ini kok malah dapat surat. Di dalam surat, bahkan Presiden FIFA, Gianni Infantino secara pribadi justru mendukung. Artinya ada kedekatan moral bahwa kami ini semua adalah bagian dari sepakbola internasional dan perubahan itu apalagi di dukung pemerintah," tuturnya.***
