Network
Transparansi
Selain itu, Dan juga berharap PPDB 2023 lebih transparan. Salah satunya transparansi pada penilaian jarak antara rumah siswa ke sekolah pada jalur zonasi. Sistem PPDB perlu dirancang untuk bisa memperlihatkan peta yang menunjukkan rumah dan sekolah.
Dengan demikian, orangtua menjadi jelas bagaimana perhitungan jarak antara sekolah dan rumah mereka. Semua orangtua pun bisa memantau transparansi penghitungan jarak rumah ke sekolah siswa lain.
"Transparansi itu, semua bisa dilihat, bisa diselesaikan," ucap Dan.
Menurut Dan, hal itu bukan termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik sehingga bisa ditampilkan pada sistem PPDB. Tanpa transparansi, orangtua akan berbondong-bondong mendatangi sekolah untuk meminta kejelasan.
Baca Juga: SMAN 8 Garut Terdampak Tol Getaci, Keresahan Sekolah Sudah Disampaikan ke Gubernur
Jalur prestasi PPDB pun perlu lebih transparan. Orangtua perlu mengetahui bahwa seorang anak diterima melalui jalur prestasi karena anak itu memang pantas diterima.
Selanjutnya, keterbukaan perlu dilakukan pihak sekolah terkait jumlah siswa yang diterima. Misalnya, pada PPDB daring, mengumumkan kuota siswa yang diterima 280 anak, sementara pada sekolahkenyataannya saat pembelajaran berjalan, siswa yang diterima sebanyak 300 anak. Pihak sekolah perlu mengumumkan semua informasi terkait 20 anak yang diterima di luar kuota PPDB.
Baca Juga: Dana BOS 2023 Belum Cair, Sekolah Bingung Cari Dana Talangan
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya mengimbau semua pihak untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti semua pengaduan yang masuk saat PPDB. Sekecil apa pun pengaduan, perlu segera ditindaklanjuti.
Wahyu meminta kerja sama semua pihak untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan yang ada di Dinas Pendidikan Jawa Barat secara optimal. Dia pun mendorong semua pihak agar tetap solid dan menjaga langkah-langkah kebaikan, termasuk penyelenggaraan PPDB. ***
