Belajar Dari Jepang, Sangat Penting Punya Data Terpilah Penyandang Disabilitas

Baca Juga: Identifikasi ABK Jadi Tantangan Sekolah Umum, Tak Semua Sekolah di Bandung Siap

Ketiadaan data terpilah bagi para penyandang disabilitas ini menjadi salah satu faktor penghambat terpenuhinya hak semisal hak pendidikan. Apalagi, bagi anak usia sekolah penyandang gangguan perkembangan, banyak yang tidak tercatat khusus karena kadang tidak nampak memiliki perbedaan secara fisik.

Padahal developmental disorder itu sendiri adalah bagian dari keragaman disabilitas yang lebih mengarah pada disabilitas mental dan intelektual, termasuk di dalamnya para penyandang autisme, sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif (PDD), ketidakmampuan/gangguan belajar (LD), gangguan perhatian-hiperaktivitas (ADHD) serta disfungsi serebral serupa lainnya.

Penanganan tak optimal

“Ketiadaan data terpilah akan menyebabkan setiap anak didik penyandang disabilitas tidak secara jelas diketahui kondisi dan kebutuhannya seperti apa sehingga treatment atau penanganan yang kemudian diberikan kepada mereka juga seringkali tidak optimal," ungkapnya.

Guru pun kadang menyamaratakan saja perlakuan kepada mereka, karena ketidaktahuan, keterbatasan pelatihan atau ketidaklengkapan informasi.

Padahal siswa dengan gangguan perkembangan ini apabila masuk sekolah inklusi misalnya lalu mendapat penanganan yang salah atau tidak tepat maka kondisinya akan memburuk dan akan cukup fatal akibatnya pada kehidupan mereka kelak di kemudian hari.

Baca Juga: Wagub Uu Ingin Dorong Kesetaraan Akses Warga Disabilitas

Karena itulah maka Sekretaris Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah untuk sesegera mungkin menghadirkan data terpilah bagi para penyandang disabilitas ini lewat satu pintu Kementerian atau Lembaga yang bisa menjadi pegangan secara nasional.

“Jadi yang paling mendasar saat ini kita memerlukan ketersediaan data terpilah bagi penyandang disabilitas, baik bagi sekolah, kampus mapun tempat pekerjaan," katanya.

Hal ini juga merupakan kesempatan untuk mengubah paradigma dari charity based ke right based seraya memberikan penanganan yang sesuai dengan hak mereka sebagai penyandang disabilitas agar kelak para penyandang disabilitas ini bisa lebih mandiri. ***