Platformisasi Penyiaran Publik

Oleh  :  Hemat Dwi Nuryanto    

Lulusan Universite de Toulouse Prancis, Chairman & Founder Zamrud Group.

Latar belakang ditetapkan 9 Maret sebagai hari musik karena bertepatan dengan tanggal lahir dari pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya WR Soepratman. Tujuan utama hari musik meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para musisi, serta untuk meningkatkan prestasi dan nilai tambah ekonomi bagi musik Indonesia secara nasional, regional dan internasional.

Musik nasional membutuhkan ekosistem yang baik untuk berkembang dan berdaya guna segenap bangsa. Peringatan Hari Musik merupakan momentum untuk menuntaskan program Platformisasi Lembaga Penyiaran Publik ( LPP ) RRI. Platformisasi itu pada tahap awal dilengkapi dengan fitur musik, radio, podcast dan video telah diluncurkan dengan nama RRI Play Go. Transformasi digital LPP yang mencakup Disruption, Collaboration, and Innovation, di masa depan relevan dengan tren Internet of Thing, Artificial Intelligence dan Voice Computing. Transformasi digital LPP memerlukan Roadmap atau peta jalan yang akan mempercepat aspek  collaboration ( Co-Creation, Co-Execute, Co-Operate).

Platformisasi sangat membantu LPP melakukan agregasi konten lokal yang kondisinya saat ini bercerai berai alias tidak terkelola dengan baik. Digitalisasi konten lokal termasuk konten musik tradisi sangat penting di masa mendatang. Musik tradisi yang dimiliki oleh berbagai daerah bisa diagregasi lewat platform RRI Play Go. Dengan platform ini warisan musik tradisi hingga musik perjuangan biasa diapresiasi lebih lanjut melalui platform itu.

Keniscayaan, Indonesia membutuhkan super platform pasar budaya yang fungsinya tidak hanya menjadi pajangan produk budaya yang dikomersilkan lewat e-commerce. Tetapi super platform tersebut juga mampu menyiarkan produk budaya dengan nilai seni dan kaidah jurnalistik yang bagus.Super platform itu juga bisa menjadi wahana apresiasi publik secara digital yang memiliki jangkauan hingga hiperlokal atau mengakar hingga ke kampung-kampung.

LPP sebaiknya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan membentuk Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik Tradisi Nusantara sebagai bentuk komitmen perlindungan terhadap musik tradisional Indonesia.

Perlu pendataan musik tradisi Nusantara secara digital sebagai upaya untuk melindungi kekayaan intelektual para musisi tradisi. Para penggiat budaya tradisi yang selama ini dekat dengan stasiun RRI daerah seperti misalnya perkumpulan Karawitan Indonesia perlu tata kelola. Signifikansi tata kelola musik tradisi sejalan dengan semangat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan di mana pemerintah memfasilitasi pencatatan dan dokumentasi musik tradisi nusantara sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan. Upaya penguatan musik tradisi nusantara meliputi aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.