Bikin Data Tak Tertib, Polri Usulkan Biaya Balik Nama dan Pajak Progresif Dihapus

- 13 Maret 2023, 18:47 WIB
KAKORLANTAS Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi didampingin Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono disela-sela Rakor Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun 2023 di Bandung, Senin 13 Maret 2023.
KAKORLANTAS Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi didampingin Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono disela-sela Rakor Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun 2023 di Bandung, Senin 13 Maret 2023. /Mochamad Iqbal Maulud/"PR"

Dengan tertibnya data pajak, Agus justru menilai ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dapat semakin baik dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Apalagi, sektor pajak kendaraan bermotor memberi sumbangsih hampir 40 persen bagi pendapatan daerah.

"Jadi ada tiga, potensi tepat, target tepat kemudian dicapai dengan tepat atau realisasinya tepat. Maka dari semua kebijakan itu, adalah data yang valid, data yang satu," kata dia.

Di tempat sama, Direktur Utama PT. Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono pun mengatakan, ketertiban dalam pendataan dapat mempermudah Jasa Raharja identifikasi ketika terjadi kecelakaan. Maka dari itu, dia berharap kesamaan data dapat segera terwujud melalui kegiatan rapat tersebut.

"Dengan BBN II dibebaskan ini menjadi baik, sehingga pada saat kita identifikasi sangat mudah ketika terjadi kecelakaan," kata dia. ***

Halaman:

Editor: Suhirlan Andriyanto


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x