Network
KORAN PR - Dalam waktu tidak lama lagi, kita akan menyaksikan peristiwa besar tahunan yaitu mudik lebaran. Berbeda dengan tahun sebelumnya, masyarakat yang akan mudik tahun ini lebih antusias. Pasalnya, musim mudik 2023 merupakan kali pertama setelah pencabutan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berkenaan dengan pandemi Covid-19.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik diprediksi mencapai 123,8 juta orang.
Sungguh luar biasa, hampir separuh penduduk Indonesia pada waktu yang sama akan melakukan pergerakan pulang ke kampung halaman. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi puncak arus mudik Hari Raya Idulfitri 1444 H terjadi mulai 18 hingga 21 April 2023. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan menyebut prediksi itu muncul setelah adanya usulan memajukan cuti bersama Lebaran dari tanggal 19 April 2023.
Kepadatan kendaraan mudik lebaran akan mulai pada 18 April malam. Sementara peningkatan kepadatan kendaraan itu diperkirakan akan berlangsung hingga 21 April. “Ada peningkatan sampai tanggal 21 atau H-1 ini untuk kalau yang Lebarannya tanggal 22. Kalau yang Lebarannya 21, itu akan pulang sebelum tanggal 21,” katanya, belum lama ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran terkait memimpin rapat mengenai Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat 24 Maret 2023. Dalam rapat itu antara lain dibahas jumlah pemudik pada tahun ini yang naik 47 persen dibandingkan tahun 2022. Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya mudik dengan menggunakan motor.
Berdasarkan data dari Polri dan Korlantas bahwa tingkat kecelakaan paling tinggi adalah menggunakan kendaraan bermotor. Untuk itu, Kemenhub telah menyiapkan beberapa program mudik gratis dengan moda bus, kapal laut dan juga kereta api.
“Saya harapkan Kementerian lain dan swasta juga mengadakan mudik gratis minimal untuk kalangan mereka sendiri. Supaya apa? Supaya tidak membebani apa yang kita programkan,” jelasnya.
Jalan tol
Pemerintah juga fokus membahas penggunaan jalan tol dan jalan arteri. Pemerintah akan membatasi kendaraan barang tiga sumbu yang relatif menimbulkan kepadatan salah satunya di jalan tol maupun jalan arteri.
