Network
Untuk memecah persoalan lalu lintas di Bojongsoang dan sekitarnya, ungkap Sony, perlu solusi lain yang lebih besar dan terintegrasi karena area tersebut memiliki karakter khas urban pinggiran.
Menurut Sony, persoalan lalu lintas di Bojongsoang memang sudah jadi karakter daerah pinggiran. Kondisi yang sama berlaku untuk lalu lintas di area timur Bandung mulai Gasibu hingga Ujungberung bahkan sampai Cileunyi.
Kemacetan lalu lintas sering terjadi di persimpangan jalan. Jika sulit diselesaikan dengan rambu lalu lintas, baiknya dipisahkan saja dengan jembatan layang.
"Flyover bisa memecahkan lalu lintas yang terkunci di Bojongsoang. Tinggal dilakukan studi kelayakan dan harus dipikirkan juga teknisnya, seperti pembebasan lahan karena jalan harus diperlebar. Juga perincian biaya untuk menentukan sumber anggarannya," kata Sony.
Sony menegaskan, sebenarnya persoalan lalu lintas di area Bandung Raya memang tak lepas dari urusan pembangunan transportasinya. Selama belum ada angkutan umum massal dan terintegrasi, persoalan lalu lintas di Bandung Raya sulit diurai.
“Kuncinya adalah inisiatif pemerintah membangun transportasi publik. Untuk merapikan transportasi butuh dibangun angkutan publik. Tapi pemerintah tidak pernah lakukan itu. Maunya membangun flyover terus. Ya silakan saja, tapi sudah ditegaskan jika flyover bukan solusi jangka panjang. Hanya menyelesaikan masalah di satu titik saja," tutur Sony.
Menurut Sony, sarana transportasi publik terbaik di Kota Bandung bisa apa saja asalkan mampu menampung massa lebih banyak dan jalurnya khusus. Pembangunan LRT atau MRT pun selalu mungkin dilakukan, asalkan ada kemauan kuat dari pemerintah.
Selama pemerintahnya konsisten dan didukung DPRD, kata Sony, anggaran bisa dicari solusinya. Hanya saja, pemimpin daerah mungkin enggan mengorbankan masa pemerintahannya untuk menghadapi keruwetan pembangunan LRT/MRT.
“Butuh waktu lama, antara 4-5 tahun untuk menyelesaikannya (LRT/MRT). Jarang ada kepala daerah yang mau karena merasa rugi selama menjabat diprotes masyarakat karena macet, namun bila pembangunan sudah rampung, kepala daerah berikutnya yang menikmati hasilnya," katanya. ***
