Network
KORAN PR - DALAM beberapa bulan ke depan, PSSI kembali akan menggelar Kongres Biasa untuk meninjau kembali statuta PSSI. Peninjauan ini untuk menyelaraskan lagi statuta PSSI dengan statuta FIFA.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam jumpa pers di Kantor PSSI, GBK Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2023. Saat itu, Erick ditanya oleh wartawan, aspek apa dari PSSI yang paling membutuhkan peningkatan, serta tindakan apa yang akan diambil untuk meningkatkan aspek tersebut.
Erick pun menjawab jika ada dua aspek yang membutuhkan peningkatan, yakni tata kelola sepakbola nasional dan integritas. Untuk itu, pihaknya akan melakukan peninjauan ulang kembali statuta PSSI.
"Yang membutuhkan peningkatan adalah bagaimana kita mensetup tata kelola dan integritas. Diskusi ini yang dilakukan sejauh ini dengan perwakilan FIFA yang hadir selama pemilihan. Kami berharap dapat mengatur juga untuk melakukan peninjauan kembali statuta kita antara PSSI dengan FIFA, dalam beberapa bulan ke depan," ungkap mantan Presiden Inter Milan tersebut.
Jika mengaku pada statuta PSSI, Pasal 28 tentang 23 kewenangan kongres PSSI. Pada poin A disebutkan Kongres PSSI memiliki kewenangan, membuat dan mengubah Statuta PSSI serta Tata Tertib Kongres PSSI. Lalu sesuai pasal 26 tentang komposisi Kongres PSSI, poin 1 mengatakan jika Kongres PSSI merupakan Badan Legislatif yang memiliki kewenangan tertinggi di PSSI.
Hanya Kongres PSSI yang dilaksanakan secara berkala yang berwenang untuk membuat Keputusan. Kongres PSSI itu sendiri terdiri dari Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa (KLB).
Mengingat KLB baru saja digelar, maka besar kemungkinan revisi statuta akan dilakukan pada Kongres Biasa dalam waktu dekat.
"Namun tentunya yang menjadi fokus utama saat ini adalah bagaimana kita harus memastikan event U-20 berjalan dengan lancar," kata Erick.
Sebelumnya Menteri BUMN itu mengatakan jika akhir pekan ini pihaknya akan memberikan keterangan pers dengan menghadirkan perwakilan FIFA serta pihak kepolisian. Di mana, PSSI akan menawarkan kepada FIFA aturan terkait bagaimana membersihkan (tentang penegakan hukum) match fixing.***
