Network
Oleh : Entang Sastraatmadja
Ketua Harian DPD HKTI Jabar
KEPERKASAAN Pertanian di Tanah Merdeka ini, memang tidak perlu lagi diperdebatkan. Pertanian memang perkasa. Sektor pertanian betul-betul tahan banting. Sebesar apa pun hantaman yang menyergap, pertanian tetap ajeg dan berdiri tegak menjawab tantangan. Itulah Pertanian Indonesia, tulang punggung pembangunan ekonomi bangsa.
Pertanian itu perkasa, tentu bukan hanya sekedar slogan atau jargon politik. Ini adalah fakta kehidupan. Kita ingat apa yang terjadi di akhir tahun 1990an. Ketika terjadi krisis moner, yang kemudian berlanjut jadi krisis multidimensi, hampir seluruh sektor pembangunan bertumbuh negatif. Hanya pertanian yang masih tumbuh positif.
Lalu, pada tahun 2019, tatkala warga dunia dihadapkan kepada sergapan virus corona yang lebih dikenal dengan sebutan Covid 19, lagi-lagi sektor pertanian yang tetap berdiri kokoh. Sektor-sektor lain tampak terpuruk, termasuk sektor-sektor yang dianggap bakal mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanian tetap bertumbuh positif.
Dua gambaran diatas, benar-benar memberi isyarat kepada kita, sektor pertanian betul tangguh dalam menghadapi terpaan bencana. Tahun 1990an akhir adalah kurun waktu yang mencemaskan bagi perjalanan bangsa dan negara. Kita tahu, saat itu tercatat sebagai tumbangnya Pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa sekitar 32 tahun.
Banyak hal yang dapat kita rekam, betapa kisruhnya dunia politik ketika itu, sehingga selama 5 tahun kita harus gonta-ganti Presiden. Mulai dari lengsernya Presiden Soeharto yang digantikan Presiden Habibie. Kemudian digantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Lalu diganti Presiden Megawati dan ujungnya terpilih lewat pemilihan umum secara langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ini betul-betul menggambarkan dinamika politik yang mencekam dan menegangkan. 5 tahun (1999-2004), bangsa ini ganti Presiden sampai 5 kali. Selama kurun waktu tersebut otomatis proses pembangunan jadi terganggu. Mana mungkin, kita akan memiliki perencanaan pembangunan yang berkualitas jika Elit politiknya sendiri pada sibuk berebut kekuasaan.
Yang penting kita catat, walau terjadi kegoncangan politik, namun keberadaan sektor pertanian tetap tidak terpengaruh secara nyata. Pertanian sebagai sektor kehidupan dan penghidupan sebagian besar warga bangsa, tetap memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Bahkan di banyak daerah, pertanian pun sempat jadi pilihan pekerjaan dari mereka yang terkena PHK.
Persoalannya sekarang adalah apakah keperkasaan pertanian yang demikian dapat kita jaga, kita pelihara dan kita lestarikan untuk masa datang ? Jangan biarkan lahan sawah produktif menjadi objek kepentingan oknum-oknum yang cuma mengejar keuntungan sesaat. Inilah pekerjaan rumah yang perlu kita jawab bersama dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab.
Salah satu tugas penting yang harus digarap sesegera mungkin adalah sampai sejauh mana kita mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dalam beberapa tahun belakangan ini, tampak semakin membabi-bura ? Bagaimana kita mampu mencerahkan para penentu kebijakan di Pusat dan Daerah agar mereka dapat melahirkan regulasi yang pro pertanian ?
Mampukah kita mengingatkan mereka, terutama para perencana pembangunan, upaya mengurangi "ruang pertanian" untuk dijadikan kawasan industri, pengembangan pemukiman/perumahan penduduk dan pengembangan infrastruktur di kawasan pertanian produktif, pada dasarnya merupakan wujud dari ketidak-berpihakan kepada sektor pertanian ?
Kesehatan lahan
Soal lain yang butuh perhatian secara seksama adalah kesehatan lahan pertanian yang makin memburuk, karena lahan sawah di negeri ini, sekitar 50 tahun terus menerus dibombardir oleh pupuk kimia. Andaikan sawah-sawah mampu orasi di gedung DPR, boleh jadi sawah-sawah itu akan protes keras, sekiranya pupuk kimia masih terus diterapkan.
Sakitnya sawah-sawah produktif, karena keteledoran demi menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada, jangan dibiarkan terus berlangsung, tanpa adanya upaya penyembuhan yang kita lakukan. Kemauan politik Pemerintah untuk menerapkan Go Organik dalam pemupukan, sudah saatnya dibuktikan lewat tindakan nyata di lapangan.
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi pun sudah waktunya direvitalisasi kembali. Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 yang menegaskan hanya dua jenis pupuk yang disubsidi, yakni Urea dan NPK, kelihatannya perlu dilengkapi dengan kehadiran pupuk organik. Ini baru afdol. Jika bisa dilakukan, pernyataan Go Organik benar-benar berwujud nyata.
Sebetulnya masih banyak masalah lain yang bisa kita ungkap dalam upaya memelihara keperkasaan pertanian di negeri ini. Hanya berdasarkan pengamatan yang ada, ke dua hal yang disampaikan diatas, yaitu soal alih fungsi lahan dan kesehatan lahan sawah yang memburuk inilah, yang paling strategis untuk ditangani dengan segera.
Kita berharap agar Pemerintah benar-benar serius untuk menanganinya, sehingga keperkasaan pertanian bagi Indonesia adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai rasa bangga ini memudar dikarenakan keteledoran kita dalam merancang pembangunan itu sendiri. ***
KEPERKASAAN Pertanian di Tanah Merdeka ini, memang tidak perlu lagi diperdebatkan. Pertanian memang perkasa. Sektor pertanian betul-betul tahan banting. Sebesar apa pun hantaman yang menyergap, pertanian tetap ajeg dan berdiri tegak menjawab tantangan. Itulah Pertanian Indonesia, tulang punggung pembangunan ekonomi bangsa.
Pertanian itu perkasa, tentu bukan hanya sekedar slogan atau jargon politik. Ini adalah fakta kehidupan. Kita ingat apa yang terjadi di akhir tahun 1990an. Ketika terjadi krisis moner, yang kemudian berlanjut jadi krisis multidimensi, hampir seluruh sektor pembangunan bertumbuh negatif. Hanya pertanian yang masih tumbuh positif.
Lalu, pada tahun 2019, tatkala warga dunia dihadapkan kepada sergapan virus corona yang lebih dikenal dengan sebutan Covid 19, lagi-lagi sektor pertanian yang tetap berdiri kokoh. Sektor-sektor lain tampak terpuruk, termasuk sektor-sektor yang dianggap bakal mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanian tetap bertumbuh positif.
Dua gambaran diatas, benar-benar memberi isyarat kepada kita, sektor pertanian betul tangguh dalam menghadapi terpaan bencana. Tahun 1990an akhir adalah kurun waktu yang mencemaskan bagi perjalanan bangsa dan negara. Kita tahu, saat itu tercatat sebagai tumbangnya Pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa sekitar 32 tahun.
Banyak hal yang dapat kita rekam, betapa kisruhnya dunia politik ketika itu, sehingga selama 5 tahun kita harus gonta-ganti Presiden. Mulai dari lengsernya Presiden Soeharto yang digantikan Presiden Habibie. Kemudian digantikan Presiden Abdurrahman Wahid. Lalu diganti Presiden Megawati dan ujungnya terpilih lewat pemilihan umum secara langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ini betul-betul menggambarkan dinamika politik yang mencekam dan menegangkan. 5 tahun (1999-2004), bangsa ini ganti Presiden sampai 5 kali. Selama kurun waktu tersebut otomatis proses pembangunan jadi terganggu. Mana mungkin, kita akan memiliki perencanaan pembangunan yang berkualitas jika Elit politiknya sendiri pada sibuk berebut kekuasaan.
Yang penting kita catat, walau terjadi kegoncangan politik, namun keberadaan sektor pertanian tetap tidak terpengaruh secara nyata. Pertanian sebagai sektor kehidupan dan penghidupan sebagian besar warga bangsa, tetap memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Bahkan di banyak daerah, pertanian pun sempat jadi pilihan pekerjaan dari mereka yang terkena PHK.
Persoalannya sekarang adalah apakah keperkasaan pertanian yang demikian dapat kita jaga, kita pelihara dan kita lestarikan untuk masa datang ? Jangan biarkan lahan sawah produktif menjadi objek kepentingan oknum-oknum yang cuma mengejar keuntungan sesaat. Inilah pekerjaan rumah yang perlu kita jawab bersama dengan penuh kehormatan dan tanggung jawab.
Salah satu tugas penting yang harus digarap sesegera mungkin adalah sampai sejauh mana kita mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dalam beberapa tahun belakangan ini, tampak semakin membabi-bura ? Bagaimana kita mampu mencerahkan para penentu kebijakan di Pusat dan Daerah agar mereka dapat melahirkan regulasi yang pro pertanian ?
Mampukah kita mengingatkan mereka, terutama para perencana pembangunan, upaya mengurangi "ruang pertanian" untuk dijadikan kawasan industri, pengembangan pemukiman/perumahan penduduk dan pengembangan infrastruktur di kawasan pertanian produktif, pada dasarnya merupakan wujud dari ketidak-berpihakan kepada sektor pertanian ?
Kesehatan lahan
Soal lain yang butuh perhatian secara seksama adalah kesehatan lahan pertanian yang makin memburuk, karena lahan sawah di negeri ini, sekitar 50 tahun terus menerus dibombardir oleh pupuk kimia. Andaikan sawah-sawah mampu orasi di gedung DPR, boleh jadi sawah-sawah itu akan protes keras, sekiranya pupuk kimia masih terus diterapkan.
Sakitnya sawah-sawah produktif, karena keteledoran demi menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada, jangan dibiarkan terus berlangsung, tanpa adanya upaya penyembuhan yang kita lakukan. Kemauan politik Pemerintah untuk menerapkan Go Organik dalam pemupukan, sudah saatnya dibuktikan lewat tindakan nyata di lapangan.
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi pun sudah waktunya direvitalisasi kembali. Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 yang menegaskan hanya dua jenis pupuk yang disubsidi, yakni Urea dan NPK, kelihatannya perlu dilengkapi dengan kehadiran pupuk organik. Ini baru afdol. Jika bisa dilakukan, pernyataan Go Organik benar-benar berwujud nyata.
Sebetulnya masih banyak masalah lain yang bisa kita ungkap dalam upaya memelihara keperkasaan pertanian di negeri ini. Hanya berdasarkan pengamatan yang ada, ke dua hal yang disampaikan diatas, yaitu soal alih fungsi lahan dan kesehatan lahan sawah yang memburuk inilah, yang paling strategis untuk ditangani dengan segera.
Kita berharap agar Pemerintah benar-benar serius untuk menanganinya, sehingga keperkasaan pertanian bagi Indonesia adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Jangan sampai rasa bangga ini memudar dikarenakan keteledoran kita dalam merancang pembangunan itu sendiri. ***
