Network
HALAMAN depan Pikiran Rakyat Selasa (Kliwon) 28 Februari 2023 mengusik kesibukanku. Betapa tidak; uang kolektif pajak rakyat yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyat, terutama rakyat kecil (wong cilik), apakah tersampaikan kalau kolektornya (petugas pajak) terlihat pamer kekayaan dan “pamer kekuasaan” oleh segelintir aparatur sipil negaranya? Masyarakat luas jadi berpikir dan muncul macam-macam pertanyaan; darimana kekayaan yang aduhai banyaknya itu?
Sudah 78 tahun berlalu Indonesia merdeka, tetapi tampaknya tak secuil pun kesejahteraan bagi rakyat kecil untuk menikmatinya. Hal ini telah terbukti dengan adanya “derita stunting” di seluruh pelosok bumi nusantara yang berkepanjangan yang entah kapan akan berakhir?. Bertolak belakang sekali, bagai bumi dan matahari bagi segelintir oknum Direktorat Jenderal Pajak yang entah bagaimana memiliki kekayaan pribadi berpuluh-puluh miliaran? Hasil harta yang melimpah tersebut dibelikan harta baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak seperti mobil Rubicon nan mewah ! Ramailah seluruh negeri mengomentari kejadian yang tak patut disandang oleh aparatur sipil negara.
Penyebab Stunting
Menurut World Health Organization (WHO), stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Seandainya seorang anak memiliki tinggi badan lebih dari -2 (minus dua) standar deviasi median pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh WHO, maka ia dikatakan mengalami stunting.
Masalah stunting di Indonesia adalah ancaman serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Artinya, sekitar satu dari empat anak balita (lebih dari delapan juta anak) di Indonesia mengalami stunting. Angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20%.
Dalam upaya penanganan stunting di Indonesia, pemerintah sendiri sudah menargetkan program penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Memenuhi target tersebut merupakan sebuah tantangan besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia di tengah pandemi menuju endemi ini. Terlebih lagi, aktivitas di Posyandu terasa kurang maksimal saat ini. Padahal, Posyandu adalah tonggak utama pemantau tumbuh kembang balita pada lingkup wilayah yang lebih kecil.
Selain dari hal itu, kondisi ekonomi di Indonesia selama pandemi berlangsung sedang tidak baik-baik saja. Di tengah angka kemiskinan dan pengangguran yang kian meningkat, tak dapat dipungkiri bahwa peningkatan terhadap prevalensi stunting di Indonesia mungkin dapat saja terjadi. Faktor ekonomi keluarga berkaitan erat dengan terjadinya stunting pada anak. Hal ini karena kondisi ekonomi seseorang memengaruhi asupan gizi dan nutrisi yang didapatkan
Di Indonesia sendiri, akses terhadap makanan bergizi seimbang belum merata. Padahal faktor utama terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pertumbuhan otak dan tubuh berkembang pesat pada 1000 HPK yang dimulai sejak janin hingga anak berumur dua tahun. Pemenuhan gizi pada tahap tersebut sangat penting agar tumbuh kembang anak dapat optimal.
Pola asuh orang tua juga berperan penting dalam mencegah stunting. Oleh karena itu, perlu digencarkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya stunting dan cara pencegahannya. Hal ini kelak ketika sudah menjadi orang tua diharapkan masyarakat dapat berperan dalam mencegah stunting sejak dini. Juga diharapkan, prevalensi stunting di Indonesia tidak berada di angka yang mengkhawatirkan lagi.
Seperti telah disebutkan bahwa salah satu penyebab stunting yang realistis dan dapat diperbaiki adalah kurangnya masukan protein ke tubuh balita yang dalam periode pertumbuhannya sangat diperlukan, sehingga tubuh anak menjadi kerdil yang pada ujungnya disebut dengan Stunting. Tiga besar sumber makanan makro adalah karbohidrat, lemak dan protein. Unsur protein sangat penting dalam menumbuhkan kecerdasan anak dalam pertumbuhan sel-sel otak. Pokoknya, protein yang posisinya berada segaris sejajar dengan kesejahteraan rakyat alias daya beli merupakan point paling penting dalam program mencerdaskan bangsa.
Pungutan Pajak
Seperti diketahui, pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara. Pungutan wajib ini kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pemungutan pajak ini merupakan hal yang wajib atau bersifat memaksa karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang bila tidak dilakukan dapat berujung pidana.
Pajak sendiri dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, warga negara tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan maupun penyediaan fasilitas umum. Oleh sebab itu, penggunaan pajak biasanya bersifat jangka panjang sesuai dengan proposal kerja pemerintah yang menjabat.
Namun, jika bercermin kepada mental petugas pajak seperti disinggung di awal tulisan ini, apakah pajak dipakai untuk kesejahteraan rakyat atau tidak? Jika ingin dijawab secara spontan, maka jawabannya seharusnya adalah ya; tetapi juga diragukan.
Dana pembangunan alam nusantara dan kesejahteraan rakyat diambil dari anggaran pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya adalah bersumber dari pengumpulan pajak juga dari rakyat. Dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat!
oleh : Sophan Y. Warnasouda
Peminat Masalah Pendidikan, Hukum dan Kesehatan
