Network
PERSOALAN fenomena anti keberagaman di kalangan anak-anak muda dengan mewabahnya virus anti keberagaman di kalangan anak didik tingkat pemuda jelas mengkhawatirkan. Ketika anak-anak muda sudah terjangkit bibit-bibit anti kemajemukan dan racun kebencian, bagaimana mungkin kita bisa menyandarkan harapan akan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada mereka ?
Adanya indikasi tersebut, ditandai dengan perlunya sosialisasi wawasan kebangsaan bagi kalangan generasi muda di berbagai wilayah tanah air. Hal ini tentu dengan memandang adanya kecocokan, kesesuaian, dan dapat diaplikasikannya kepada kalangan generasi muda. Selain pendekatan sosialisasi, maka diperlukan suatu kebijakan pada tataran di tingkat Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di level Pemerintah Daerah yang dianggap dapat mendukung penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi masyarakat di tanah air.
Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu : untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
Negara Indonesia adalah salah satu negara bangsa yang terbentuk dan tumbuh setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Jika ditinjau dari segi proses dan pembentukan negara bangsa, masalah yang dihadapi Indonesia sangatlah khas karena kemajemukan rakyatnya, yang bukan hanya mempunyai kultur yang beraneka ragam, tetapi juga hidup pada rangkaian kepulauan yang berjumlah lebih kurang sekitar 17.400 an pulau dan tersebar luas di sekitar garis khatulistiwa, yaitu : di antara dua samudra dan dua benua. Sebagai negara-bangsa yang relatif baru, Indonesia menghadapi dua tantangan pada masa mendatang, yakni bagaimana mempertahankan dirinya dari negara-negara lain dan bagaimana membangun serta memelihara kepercayaan rakyatnya itu sendiri.
Untuk menjawab tantangan yang pertama, kuat dan lemahnya integrasi nasional di Indonesia tidak ditentukan hanya oleh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam negeri, tetapi juga oleh perkembangan situasi internasional, khususnya di kawasan terdekat, yaitu : Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Seperti diketahui, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai etnis, di mana etnis-etnis yang berdiam di wilayah-wilayah perbatasan memiliki kaitan darah, agama ataupun bahasa dengan para penduduk di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Papua Nugini. Perkembangan politik, pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya di negara-negara tetangga tersebut tentunya akan memberi dampak positif dan negatif terhadap integrasi nasional di Indonesia, seperti di Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Irian Jaya (Ikrar Nusa Bhakti, 1994).
Di banyak negara berkembang, situasi ketidakamanan yang banyak diwarnai oleh konflik antar etnis sering merembet ke negara-negara tetangga lainnya. Konflik ini kemudian sering pula berkembang menjadi konflik perbatasan antar negara. Dengan demikian, dimensi konflik yang semula bersifat intrastate (kelompok antar kelompok masyarakat dalam suatu negara) berubah menjadi interstate conflict (antar negara). Perkembangan konflik antar etnis yang terjadi di Asia Selatan adalah satu contoh kasus yang menunjukkan dinamika konflik intrastate menjadi konflik interstate (Contemporary South Asia, 3.No.4, 1994). Pelajaran berharga bagi negara kita adalah bagaimana konflik intrastate yang pernah terjadi, misalnya kasus di Kalimantan Barat, di Irian Jaya maupun di daerah-daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga tidak berubah menjadi konflik interstate. Penanganannya tentunya akan lebih rumit karena melibatkan negara-negara lain. Dalam hal ini, kita merasa bersyukur mempunyai Pancasila yang cukup tangguh dalam mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah teruji di dalam sejarah bahwa konflik-konflik yang terjadi di daerah perbatasan dapat diselesaikan secara proporsional.
Tantangan yang kedua, mensyaratkan bagaimana membangun serta memelihara kepercayaan masyarakatnya sendiri. Hal ini berarti, bahwa pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang ini adalah pembangunan ekonomi yang merata pada semua lapisan masyarakat di perkotaan dan di perdesaan. Hal ini menjadi sangat berbahaya bila konsentrasi pembangunan hanya di Pulau Jawa atau di wilayah Indonesia bagian Barat saja, atau di daerah perkotaan. Adanya harga BBM yang sama antara di Pulau Jawa dan Papua (dan pulau-pulau lain di Indonesia), merupakan suatu prestasi yang patut diapresiasi. Hal ini diharapkan bisa meminimalkan konflik yang dipicu kesenjangan ekonomi di antara beberapa daerah di Indonesia. Ini juga merupakan bagian implementasi Wawasan Kebangsaan di bidang ekonomi, dan harus diimplementasikan ke seluruh bidang kehidupan masyarakat Indonesia.
Pembangunan nasional harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia baik yang berada di perkotaan, perdesaan, bagian timur, maupun barat Indonesia, dan tidak adanya pengkotak-kotakan SARA. Apabila hal ini dijalankan, maka kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin dapat semakin dipersempit. Keuntungan yang dapat diperoleh adalah meningkatkan dan menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***
