Network
JAKARTA, (PR).- Pada 16 Februari 2023, pemerintah Indonesia dan pimpinan International Partners Group (IPG) meluncurkan Sekretariat Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership, atau JETP) sebagai bagian dari rangkaian acara dan rapat perencanaan selama sepekan terkait inisiatif terobosan ini. Sekretariat yang berlokasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan didukung oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) ini akan berperan sebagai koordinator pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam kemitraan transisi energi yang adil. Sekretariat ini juga akan menjalankan fungsi perencanaan dan pengembangan proyek penting untuk JETP.
Pada KTT Pemimpin G20 di Bali bulan November 2022, Indonesia dan pimpinan IPG, yang dikepalai bersama oleh Amerika Serikat dan Jepang, dan beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris, meluncurkan kemitraan guna mendukung target baru yang ambisius untuk transisi sektor energi yang adil di Indonesia. Untuk mencapai target ini, pendanaan awal publik dan swasta senilai 20 miliar dolar AS selama periode tiga hingga lima tahun akan dikerahkan melalui koordinasi Sekretariat JETP.
“Pendirian Sekretariat JETP merupakan tonggak penting. Sekretariat ini akan mengelola pelaksanaan sehari-hari transisi energi Indonesia menuju rendah karbon yang berkelanjutan, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar, Deputi Bidang Koordinasi Infrasturktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin
Sekretariat ini akan mendukung pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan JETP, termasuk, dalam enam bulan menghasilkan rencana investasi dan kebijakan komprehensif yang merefleksikan penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang ditargetkan serta dukungan bagi masyarakat yang terkena dampak.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Dadan Kusdiana; Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin; dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti, didampingi perwakilan IPG Alexia Latortue (yang juga Asisten Menteri Keuangan AS untuk Perdagangan dan Pembangunan Internasional); Rick Duke (Deputi Utusan Khusus untuk Iklim Departemen Luar Negeri AS); serta Tomoyoshi Yahagi (Wakil Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Jepang), mengunjungi Kementerian ESDM dan membuka ruangan yang menjadi Sekretariat JETP. Kementerian ESDM menjadi tuan rumah Sekretariat JETP dengan dukungan kelembagaan dan kapasitas implementasi dari ADB.
“Transformasi sektor energi yang adil di Indonesia membutuhkan banyak mitra dan perlengkapan. Sekretariat JETP adalah tempat semuanya berkumpul untuk menjalankan komitmen kita bersama,” ujar Asisten Menteri Alexia Latortue.
Amerika Serikat, Jepang, dan pemerintah Indonesia mengundang lembaga keuangan swasta yang disepakati oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero untuk mendukung transisi energi Indonesia dalam diskusi meja bundar yang membahas tentang investasi dalam transisi energi Indonesia.
“Sekretariat JETP akan berkontribusi untuk mempercepat keberhasilan implementasi JETP. Kami berharap ini akan memberikan model transisi yang adil menuju nol emisi bagi kawasan dan seluruh dunia,” ujar Wakil Direktur Jenderal Tomoyoshi Yahagi.
Delegasi dan perwakilan pemerintah Indonesia juga melanjutkan dialog inklusif dengan organisasi masyarakat sipil untuk berbagi informasi, memahami keluhan masyarakat yang terkena dampak, dan mendengarkan pandangan tentang penciptaan lapangan kerja, transparansi, dan topik transisi adil lainnya.
“JETP ini menempatkan Indonesia di garis depan transisi global menuju energi bersih dan terjangkau. Dengan adanya sekretariat, kami sangat ingin menerapkan tujuan energi terbarukan yang ambisius dari JETP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan menjamin masa depan iklim yang aman," kata Wakil Utusan Khusus untuk Iklim Rick Duke.***
