Network
KORAN PR - Pemerintah mengubah paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Jika sebelumnya sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran kini fokus utamanya adalah pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho mengatakan perubahan paradigma penilaian yang dimulai pada tahun aggaran 2022 tersebut dimaksudkan agar anggaran yang tersedia mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2022 yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 dan masih terus dilakukan penyempurnaan proses bisnis hingga saat ini terutama pada indikator Capaian Output.
Baca Juga: Jelang Akhir Kuartal I, Kinerja APBN Jabar Positif
Heru menjelaskan perubahan mekanisme penilaian kinerja pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran.
Hal tersebut memiliki sejumlah tujuan, antara lain untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
“Serta penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun.
Baca Juga: bjb syariah Bukukan Kinerja Positif di Akhir Periode 2022
Acara ini berlangsung secara hybrid di Aula Soekarno, Gedung Dwi Warna, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, di Bandung, belum lama ini.
Ia mengemukakan terdapat berbagai tantangan dan isu pelaksanaan anggaran selama tahun 2022 di antaranya adanya perubahan tarif PPN 11 persen, kebijakan Automatic Adjustment, Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada bebarapa Satker K/L, kebijakan Sertifikasi TKDN serta tantangan dan permasalahan lain dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
Meski demikian, ditengah berbagai tantangan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar yang mengelola pagu Rp 46,44 triliun dapat mencapai realisasi sebesar Rp 45,63 triliun atau sekitar 96,96 persen.
Baca Juga: Didorong Pemulihan Sektor Industri dan Penguasaan Pasar yang Kuat, bank bjb Catatkan Kinerja Solid
“Dari sisi penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, capaian nilai IKPA Kanwil DJPb Provinsi Jabar selaku Kuasa BUN di Daerah dengan jumlah Satker 1.172 memperoleh nilai 93,82 dari target nilai 89 dan termasuk dalam kategori Baik,” katanya.
Pada Rakor Pelaksanaan Anggaran tersebut disampaikan evaluasi dan apresiasi atas capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada tingkat Kementerian/Lembaga dan satuan kerja dilingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar.
Apresiasi atas capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Satker Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka turut berpartisipasi mewujudkan APBN yang transparan dan akuntabel. ***
