Jelang Akhir Kuartal I, Kinerja APBN Jabar Positif

- 23 Maret 2023, 19:42 WIB
Ilustrasi anggaran pendapatan dan belanja negara.*
Ilustrasi anggaran pendapatan dan belanja negara.* /Freepik

KORAN PR - Menjelang akhir kuartal I-2023, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tumbuh positif. Hingga 28 Februari 2023, realisasi APBN Jabar surplus Rp 12,77 Triliun. Hal serupa juga ditunjukkan pendapatan negara yang mencatatkan pertumbuhan 20,8 persen (yoy) hingga akhir Februari 2023.

Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 13,52 T atau 12 persen dari Pagu APBN. Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD hingga Februari 2023 telah tersalur Rp 9,96 triliun (14,56 persen Pagu).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho mengatakan belanja pemerintah pusat (Belanja Kementarian/Lembaga) sampai dengan akhir Februari 2023 sebesar Rp 3,56 triliun atau 8,04 persen dari total pagu.

Baca Juga: Bank Indonesia Optimistis Inflasi Jabar Terkendali; Waspadai Komoditas Beras, Bawang Merah dan Cabai

Penyerapan belanja cukup optimal dengan tumbuh positif dibandingkan tahun lalu. Realisasi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai Rp 2,08 triliun atau 10,85 persen dan belanja barang Rp 1,12 triliun atau 6,7 persen dari pagu.

Realisasi Belanja Modal Rp 343,62 miliar atau 4,1 persen dari pagu. Angka tersebut digunakan untuk output Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian, Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, serta Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Realisasi Belanja Bansos hingga Februari 2023 Rp 14,70 miliar atau 26,26 persen dari pagu APBN yang terdapat pada Kementerian Agama dan Kementerian Sosial.

Baca Juga: Gubernur Ridwan Kamil Minta Bank Indonesia Ikut Bantu Jaga Ekonomi Jabar

Realisasi Kementerian Sosial digunakan untuk Perlindungan Sosial berupa Program Perlindungan Sosial pada kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sedangkan realisasi pada Kementerian Agama digunakan untuk Program Pendidikan Tinggi pada kegiatan Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Halaman:

Editor: Kismi Dwi Astuti

Sumber: Siaran Pers


Tags

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x