Network
Dari sisi ekonomi, lanjutnya, motif utama thrifting di Indonesia adalah ekonomi. Baik karena lebih murah maupun banyak produk dari brand terkenal. Di sisi lain konsumen atau masyarakat Indonesia masih berorientasi pada harga saat membeli barang. “Pemerintah mesti mencari solusi dari sisi ekonomi,” katanya.
Sementara dari sisi lingkungan atau kesehatan, Rizal menuturkan, saat melakukan sidak ke Gedebage pada 2019 silam, ia menemukan saat masih dalam bentuk bal, pakaian bekas impor itu sangat kotor. Pakaian tersebut sangat tidak layak.
Baca Juga: Pemkot Tak Bisa Tutup Usaha Pakaian Bekas
Namun, saat sampai ke konsumen pakaian bekas impor tersebut sudah diolah, misalnya dicuci atau sudah disetrika. Maka dengan pendekatan semacam itu, konsumen tidak mengetahui bagaimana kondisi sebelumnya dari pakaian bekas impor yang diperdagangkan.
“Konsumen tidak tahu karena yang sampai di mereka kondisinya sudah baik, padahal sebelumnya dari proses penyortiran itu lebih banyak yang terbuang dibandingkan yang bisa dipakai,” katanya.
Lebih lanjut, Rizal menyingung, pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini yang membakar pakaian bekas impor tidak tepat. Bahkan, langkah tersebut lebih buruk dibandingkan landfill dan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan lainnya.
Baca Juga: Ikatsi Minta Pemerintah Tetap Serius Perangi Impor Pakaian Bekas
“Perlu skema yang jelas bagaimana menyikapi kebutuhan yang selama ini diisi thrift. Perlu ada solusi konkrit,” katanya.
Rizal mengatakan menjamurnya perdagangan pakaian bekas impor juga karena adanya demand. Mengutip data ekspor-impor BPS, nilai impor baju bekas naik signifikan 607,6 persen (yoy) pada Januari-September 2022.
Kuatkan UMKM garmen
Maka jika pemerintah ingin serius memerangi bisnis tersebut salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan membangun dan menguatkan UMKM garmen tanah air agar produsen lokal bisa mengisi celah tersebut.
