Network
KORAN PR - Inklusi ekonomi saat ini lebih marak disuarakan sebagai salah satu upaya dalam memberikan akses layanan keuangan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya komunitas rentan.
Pemerintah dan sektor privat mulai mengembangkan upaya signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari dicanangkannya regulasi keuangan inklusif pada tahun 2018 untuk peningkatan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan penyandang disabilitas.
Kemudian program keuangan mikro melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan pinjaman kecil kepada UMKM. Lalu peraturan Perbankan Inklusif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berupaya mendorong bank menawarkan layanan perbankan yang lebih inklusif, seperti tabungan dengan biaya rendah dan prosedur pembukaan rekening yang disederhanakan.
Baca Juga: Puluhan Siswa Disabilitas Pamerkan Produk Kerajinan
Kemudian digitalisasi layanan keuangan yang memungkinkan semakin banyak masyarakat Indonesia mengakses produk dan layanan keuangan perbankan melalui ponsel. Upaya yang telah dilakukan telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan inklusi ekonomi, secara khusus dari sisi keuangan di Indonesia.
Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal meningkat dari 36 persen pada tahun 2011 menjadi 76 persen pada tahun 2018 (The World Bank’s Report, 2019).
Terlepas dari inisiatif dan praktik baik ini, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk akses keuangan yang terbatas, kurangnya pelatihan dan pendidikan yang tepat, serta stereotip dan stigma negatif.
Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan di sektor UMKM yang menjadi fokus dari upaya-upaya inklusi keuangan di Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tambahan untuk mendukung kelompok rentan.
