Network
KORAN PR - Ketua Umum Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) Nasional Rizki Safari Rakhmat meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuat regulasi untuk memastikan guru yang batal ditempatkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diakomodasi pada pengadaan PPPK 2023.
Sebelumnya, Kemendikbudristek telah menyatakan bahwa guru yang dibatalkan penempatannya akan diakomodasi dalam seleksi PPPK 2023 tanpa perlu ikut tes.
"Perlu dipastikan janji Kemendikbudristek, dijamin dengan regulasi, jangan hanya pernyataan kepada media," kata Rizki, Rabu 15 Maret 2023.
Rizki khawatir, pemerintah akan membuat aturan baru terkait seleksi PPPK pada 2023. Namun, aturan baru itu tidak mengakomodasi janji dari Kemendikbudristek terkait guru yang batal lulus PPPK.
Perlu juga diingat bahwa masih banyak guru berstatus P1 PPPK yang sudah lulus passing grade tes PPPK, tetapi belum mendapat penempatan. Jumlahnya di Jawa Barat sekitar 6.000 orang dan mereka di luar kelompok guru yang kelulusannya dibatalkan. Sebanyak 6.000 guru itu juga perlu diakomodasi dalam pelaksanaan PPPK 2023.
Dikatakan Rizki, mereka didominasi oleh guru Prakarya dan Kewirausahaan. Jumlah guru yang mendaftar ke mata pelajaran itu cukup banyak karena mata pelajaran itu bisa diisi guru dari berbagai latar belakang pendidikan.
Rizki juga meminta Kemendikbudristek memastikan jumlah formasi guru PPPK pada 2023 lebih banyak dibandingkan 2022. Hal itu karena pemerintah berjanji untuk mengangkat 1 juta guru sebagai PPPK hingga 2023. Sementara, jumlah formasi guru PPPK dari tahun ke tahun malah berkurang.
Pada 2021, jumlah formasi yang tersedia sebanyak 293.000. Tahun berikutnya pada 2022, jumlah formasi yang disediakan pemerintah malah berkurang menjadi 250.000 orang.
"Ini tahun terakhir, semestinya jumlah formasi lebih banyak," ucap Rizki.
