Network
KORAN PR - Kepercayaan industri terhadap lulusan pendidikan vokasi menjadi target yang tengah dikejar pemerintah saat ini. Namun persoalan ketidaksesuaian kualifikasi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai hungga saat ini.
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, dua pekan lalu pemerintah baru melancarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres itu diniatkan menjadi upaya pembenahan pendidikan vokasi secara menyeluruh.
Selain itu, SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) diluncurkan untuk menjadi parameter SMK yang adatif terhadap kebutuhan industri. “Ini menjembatani lulusan vokasi dengan kebutuhan dunia industri dengan berbagai jenis kolaborasi yang sudah terjalin,” katanya dalam seminar bertajuk Vocational Education and Inclusivity, Selasa 7 Maret 2023.
Ia menyebutkan, di tahun 2022, sudah dikembangkan lebih dari 1.400 SMK untuk menjadi pelaksana program SMK PK. “1.400 SMK tidak kelihatan besar, tapi mewakili 30 persen dari seluruh anak SMK. Angka 1.400 itu kecil, tapi hampir sepertiga anak SMK sudah masuk dalam program kita,” katanya.
Ia menambahkan, di perguruan tinggi vokasi juga ada matching fund dan dana kolaborasi yang direkomendasikan sebesar Rp 65 miliar. Menurutnya, pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp 133 miliar.
“Di sejarah Indonesia belum pernah ada insentif yang lebih sukses untuk menarik uang dari sektor swasta masuk dalam perguruan tinggi dan SMK kita,” katanya.
Sejauh ini, kata Nadiem, Kemendikbudristek telah melakukan survei kepada 708 mitra industri pendidikan vokasi mengenai tingkat kepercayaan pada pendidikan vokasi. Ia mengklaim hasil survei itu mencapai 3,46 pada skala empat.
Menurutnya, ada peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Peningkatan kepercayaan itu adalah modal penting untuk mematangkan upaya kita mewujudkan lulusan vokasi sebagai SDM unggu,” katanya.
Peran pemda
Sementara itu, Sekretaris Dirjen Pendidikan Vokasi, Saryadi, menekankan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Bila perlu, kata dia, mengubah prodi yang sudah tak relevan ke prodi yang relevan.
