Network
KORAN PR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat Sistem Terintegrasi Olah Pengaduan Perundungan (STOPPER) untuk mencegah dan menanggulangi perundungan atau bullying yang menimpa siswa. STOPPER diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bersekolah.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, guru bimbingan konseling sekolah bertugas menjadi operator yang menerima dan memverifikasi aduan perundungan atau bullying melalui STOPPER. “Kalau tidak direspons akan jadi catatan karena setiap laporan akan (disampaikan) ke Gubernur melalui Kadisdik,” kata Ridwan Kamil melalui siaran pers, Senin 27 Februari 2023.
Peran guru bimbingan konseling sebagai operator telah diintegrasikan dengan sistem kinerja. Tindakan guru bimbingan konseling yang menangani aduan perundungan atau bullying masuk dalam hitungan kinerja. STOPPER berhasil dibuat berkat kolaborasi Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti DP3AKB, Diskominfo, dan Jabar Digital Service.
Ada empat fungsi utama STOPPER, yakni edukasi, konsultasi, laporan aduan, dan pendampingan. Ada tiga mekanisme aduan yang bisa dimanfaatkan oleh siswa.
Pertama, melalui WhatsApp yang sudah terintegrasi dengan program Sapa Warga. Kedua, melalui QR code yang terintegrasi dengan Tikomdik Disdik Jabar.
Ketiga, melalui website sigesitjuara.disdikjabar.prov.go.id. STOPPER bisa dimanfaatkan oleh seluruh satuan pendidikan di Jawa Barat.
Secara terpisah, Kepala SMA BPI 1 Kiki Aryani mengatakan, berdasarkan pengamatannya, usai pandemi Covid-19, potensi terjadi perundungan atau bullying di sekolah semakin besar. Hal itu karena para siswa tidak mengenal satu sama lain saat belajar di rumah karena pandemi Covid-19.
"Interaksi yang kurang antara siswa memunculkan sikap egoisme yang berpotensi mengarah kepada perundungan," ucap Kiki.
Untuk mencegah perundungan atau bullying, SMA BPI 1 mengadakan berbagai kegiatan yang membaurkan siswa, seperti olahraga bersama semua level kelas. Tujuannya, agar siswa antar level kelas berbeda bisa saling mengenal.
