Network
Untuk keperluan itu, Couper memanggil para pemimpin wilayah tersebut ke Cirebon. Berdasarkan kuasa yang didelegasikan kepadanya, Couper menerbitkan peraturan untuk tujuh pemimpin daerah pada tanggal 15 November 1684.
Ketujuh pemimpin daerah itu adalah ”Pangeran Sumedang”, ”Demang Timbanganten”, ”Tumenggung Sukapura”, ”Tumenggung Goelongan (Galunggung?)”, ”Gubernur Imbanagara”, ”Gubernur Kawasen”, dan Lura Bojonglopang”. Melalui peraturan ini, mereka diperintahkan “...untuk memerintah penduduk, di bawah wewenang Kompeni dan Sunan, berdasarkan hukum lama mereka, tradisi, dan hak istimewa, tanpa merekrut (menarik) seorang penduduk kampung atau desa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari wilayah lain.”
De Klein memberikan catatan, kalimat terakhir dari peraturan itu menegaskan bahwa pada saat itu, para pemimpin daerah harus berjuang dengan apa yang disebut ”kehilangan dan pembelotan” penduduk. Kelak, pada abad ke-18, perilaku ini akan diancam hukuman berat oleh Kompeni.
Khusus untuk peraturan untuk Pangeran Sumedang, Sunan Mataram tidak lagi disebutkan. Berdasarkan catatan van Rees, sang penguasa Sumedang sempat meminta klarifikasi kepada Kompeni. Tanpa diduga, Kompeni menyatakan bahwa Pangeran Sumedang dapat menolak perintah Mataram “sebagaimana sebelumnya, kecuali seizin Kompeni”.
Pada 1686, VOC akhirnya memutuskan untuk mengumumkan perjanjian tertanggal 20 Oktober 1677. Berdasarkan Daghregister 17 April 1686, diputuskan bahwa wilayah itu diserahkan oleh Sunan pada tahun 1677 sebagai, “wilayah milik Kompeni untuk dijaga dan selanjutnya, mulai saat ini, semua bupati bawahan (Subalterne Regenten) diperintah oleh Kompeni dan wajib patuh.
Pengumuman itu dibuat dalam dua edisi. Pertama, pada tanggal 17 April 1686, untuk wilayah “Jakarta yang ditaklukkan”. Kedua, pada 15 Mei 1686, untuk wilayah-wilayah “yang diberikan”. Itulah hari dimulainya dominasi aktual Kompeni terhadap wilayah Priangan.***
