Status Bulog Bikin Sulit Berkompetisi Melawan Pedagang

“Jika Bulog statusnya masih BUMN tidak akan bisa menang melawan swasta. Status bulog harus ditinjau ulang, apakah masih cocok menjadi BUMN?” katanya.
Sebelum reformasi, status Bulog bukan sebagai BUMN. Perubahan status tersebut terjadi ketika Indonesia memasuki masa reformasi, yang pada saat itu menurut Entang, Indonesia ditekan IMF untuk mengubah status Bulog.

“Apakah masih cocok sebagai BUMN? Harus ditinjau ulang. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, harusnya jadi alat negara jangan menjadi alat bisnis. Statusnya harus diubah. Apakah masih pantas IMF mendikte kita?” katanya.

Sebagai alat negara, ungkap Sutatang, Bulog bukan menjadi pesaing dari para pedagang. Dengan kata lain, titik berat pendekatannya bukanlah pada bisnis tetapi secara total dan penuh membela petani. Dengan demikian diharapkan tata kelola pangan di Indonesia akan meningkat.

“Harus ada grand desain pembangunan pangan Indonesia dimana didalamnya ada tata kelola cadangan beras pemerintah. Apalagi tidak hanya beras ada empat komoditas yang produksinya defisit, yakni kedelai, bawang putih, gula pasir, dan jagung. Ini harus diperhatikan bagaimana membangun tata kelola pangan yang berkualitas,” katanya. ***