Network
KORAN PR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun inspektorat di setiap lembaga seharusnya bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat dan efektif terhadap harta pejabat negara. Namun ternyata masih ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan dalam mekanisme pengawasan yang ada selama ini.
“Namun masalahnya, banyak kasus dimana beberapa harta kekayaan pejabat negara tidak dilaporkan ke KPK. Sebagai contoh, kasus mobil (penganiayaan David) yang kemarin menjadi kasus yang tidak masuk LHKPN orangtuanya sebagai petugas pajak. Jadi, memang di Indonesia ini banyak keanehan yang seharusnya menjadi perhatian aparatur pengawasan, terutama KPK," kata pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar di Jakarta, Selasa 28 Februari 2023.
Menurut Abdul, pengawasan secara sistemik dapat dilakukan oleh atasan langsung pejabat maupun oleh inspektorat di lingkungan kementerian/lembaga. Nyatanya, pengawasan seperti itu tidak efektif bila menyangkut soal penguasaan harta kekayaan.
“Dari soal penguasaan harta kekayaan itu, mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di KPK bisa berperan. LHKPN ini seharusnya bisa menjadi dasar laporan bagi KPK untuk bisa melakukan pengawasan dengan lebih ketat lagi,” katanya.
Menurut Abdul Fickar, KPK hendaknya bisa mengembangkan suatu kasus korupsi "pasif", seperti tidak cocoknya LHKPN dengan pengadaan riil atau gaya hidup para pejabat negara beserta keluarganya. Langkah ini penting di tengah besarnya celah korupsi yang meliputi negeri ini.
Ia menilai, korupsi di Indonesia sudah sistemik. Selain itu, melekat dalam jabatan dan mental orang atau pejabatnya. Untuk mengatasinya, ma harus ada niat dan kemauan secara politik dari pemerintah untuk memberantasnya.
"Yang penting ada kemauan politik dan berkolaborasi antara lembaga yang berwenang. KPK bisa berkolaborasi dengan kejaksaan, kepolisian, PPATK atau lembaga lain yang relevan dengan kasus yang tengah dihadapi," ujarnya.
Pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara itu merupakan suatu kewajiban. Hal itu sudah jelas tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/6597/SJ tertanggal 17 November 2014 tentang kewajiban Penyampaian Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Aturan ini merupakan bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyampaian LHKPN.
Tujuan dari pembuatan LHKPN ini merupakan bagian dari wewenang KPK untuk melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun aturan pelaporan harta kekayaan ini tidak mengikat semua aparatur sipil negara (ASN).
