Network
KORAN PR - KASUS penganiayaan oleh anak petinggi pajak Kementerian Keuangan membuka mata publik terkait ketidakwajaran harta kekayaan sang pejabat dan keluarganya. Di masa lalu, pungutan pajak oleh pemerintah juga kerap menyulut pemberontakan rakyat.
BULAN November 1885, sekira 100 pemilik tanah di Desa Patik, Kawedanan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Keresidenan Madiun mengangkat carik desa sebagai ratu baru bergelar Pangeran Lelono. Sang pangeran memiliki tugas menghapus pajak-pajak.
Gerakan tersebut juga bertujuan menghabisi semua pejabat Belanda yang telah membebani rakyat dengan pajak-pajak tinggi. "Pemberontakan ini dapat dipadamkan dalam satu hari tanpa meminta korban manusia. Hanya rumah kontrolir Belanda di Pulun dirusak," tulis Sejarawan Onghokham dalam bukunya, Rakyat dan Negara.
Meskipun pajak menjadi persoalan yang melatarbelakangi pemberontakan, pejabat kolonial yang meneliti permasalahan itu ternyata mengabaikannya. Alih-alih menelisik persoalan pajak, para petinggi Belanda justru mencurigai adanya intrik-intrik keluarga bupati sebagai penyebab pemberontakan. Padahal sejak 1883, pajak wilayah Patik setiap tahun naik serta pada 1886 bakal lebih tinggi lagi.
"Lebih-lebih karena persenan pajak yang dipungut dari para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan statistik resmi penghasilan seorang petani," kata Ong.
Pemberontakan lain yang ditengarai terjadi akibat pajak juga muncul di Banten. Pada 1882, kewajiban melakukan kerja wajib dihapuskan pemerintah kolonial. Penghapusan tersebut malah diikuti munculnya pajak kepala.
"Dalam pelaksanaan peraturan itu, Residen Spaan dari Banten memerintahkan agar semua laki-laki sehat yang berusia antara 15 sampai 50 tahun dikenakan pajak," tulis Sartono Kartodirdjo dalam bukunya, Pemberontakan Petani Banten 1888.
Ketidakpuasan muncul di afdeling Anyer. Sebagian warganya harus membayar pajak kepala kendati ada janji mereka bakal dibebaskan dari pungutan tersebut.
