Network
"Padahal, jika melihat pembangunan jaringan jalan tol yang masif di Jakarta, penambahan kapasitas jalan tidak bisa mengatasi kemacetan. Justru makin menambah populasi kendaraan yang dimiliki," ungkapnya.
Sinergi pemerintah pusat dan pemeritah daerah dapat dilakukan untuk mempercepat penerapan pembenahan transportasi umum di wilayah Bodebatek. Djoko menyebut efisiensi Public Service Obligation (PSO) KRL Commuter Line dengan beberapa skenario yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian adalah sekitar Rp 208 miliar–Rp 475 miliar.
Anggaran hasil efisiensi PSO ini seharusnya dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizolimi jika nantinya diterapkan Jalan Berbayar Elektronik (electronic road pricing/ERP). "Sebab, hal ini dilakukan dalam upaya untuk terus mendorong migrasi private ke public transport," lanjutnya.
Kendala besar
Seperti diketahui, layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99 persen lebih kawasan perumahan di Bodetabek tidak terlayani akses transportasi umum. Sementara itu untuk Kota Jakarta cakupan layanan transportasi umum sudah mencapai 92 persen dari luas wilayahnya. Hingga jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta dilewati layanan angkot Jaklingko.
"Tinggal masyarakatnya maukah menggunakan angkutan umum atau masih tetap nyaman dengan sepeda motor," kata Djoko.
Menurut Djoko, sepeda motor menjadi kendala terbesar di Indonesia untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tarif BBM yang mahal, sekiranya mampu mengalihkan itu.
Selain itu, membatasi wilayah operasional sepeda motor juga dirasa perlu. Pajak dan asuransi yang tinggi seharusnya sudah mulai dipikirkan untuk pemilik sepeda motor di kawasan perkotaan. Apalagi, tingkat risiko kecelakaan sepeda motor lebih tinggi ketimbang mobil.
Sebenarnya, upaya membatasi mobilitas sepeda motor pernah dilakukan untuk ruas Jalan MH Thamrin–Jalan Jendral Sudirman di Jakarta tahun 2016. Hasilnya, terjadi pengurangan volume kendaraan 22,4 persen. Presentase kecepatan kendaraan meningkat, semula 26,3 km per jam menjadi 30,8 km per jam. Waktu tempuh meningkat 15 persen (Dishub. DKI Jakarta, 2017).
"Sementara hasil evaluasi dari Polda Metro Jaya (2017) menghasilkan berkurang simpul kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan jumlah kecelakaan lalu lintas menurun 30 persen," tuturnya.
Pada akhirnya, kata Djoko, diperlukan kepala daerah di Bodetabek yang peduli keberadaan layanan transportasi umum. Layanan transportasi umum hadir mendekat di setiap kawasan perumahan dan pemukiman warga.
