Network
KORAN PR - Kondisi transportasi umum di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) belum sebaik Kota Jakarta. Ada ketimpangan, sehingga diperlukan percepatan program untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek sebagai wilayah penyangga Ibukota Jakarta.
Kemacetan berkelanjutan yang masih mendera Kota Jakarta tidak terlepas dari peran warga Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun sudah ada KRL Commuter Line dan tidak lama lagi (rencana Juli 2023) akan beroperasi LRT Jabodebek, hal ini belum mampu mereduksi kemacetan di Jakarta.
Demikian dikatakan pengamat transportasi Djoko Setijowarno yang juga akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dalam keterangan di Jakarta, Jumat 24 Februari 2023.
Sementara, terkait rencana pengoperasian LRT Jabodebek pada Juli 2023 nanti, diharapkan bisa menerapkan integrasi tarif seperti yang sudah dilakukan pada layanan transportasi umum di Kota Jakarta. "Seyogyanya juga dapat dilakukan hal yang sama nantinya dengan KRL Commuter Line dan LRT Jabodebek sehingga memudahkan pengguna transportasi umum," ungkapnya.
Saat ini, menurut dia, layanan transportasi umum di Jakarta sudah jauh lebih baik dan sudah sejajar dengan layanan transportasi di banyak kota metropolitan di dunia. Namun tidak dibarengi pada wilayah pendukungnya, yakni Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota/Kabupaten Bekasi.
Pembenahan transportasi umum hanya di dua kota, yaitu Trans Pakuan di Kota Bogor dan Tran Ayo di Kota Tangerang. Sementara akses transportasi umum selain dua kota tersebut masih jauh tertinggal, bahkan tidak ada upaya pemda setempat untuk membenahinya.
Menurut dia, anggaran rutin tahunan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan ke pemkab/pemkot di Bodetabek harusnya bisa difokuskan untuk membenahi transportasi umum di masing-masing wilayah Bodetabek.
Jadi, tidak punya alasan kesulitan fiskal. Tinggal sejauh mana komitmen kepala daerah di Bodetabek untuk sungguh-sungguh mau membenahi transportasi umum di wilayahnya.
Kurangnya kesungguhan dari kepala daerah itu, lanjut Djoko tercermin dari jawaban salah satu pemda di Bodetabek yang pernah menolak bantuan BPTJ untuk pembenahan transportasi umum. Alasannya, pemdanya lebih mementingkan bantuan untuk pembangunan infrastruktur jalan baru yang dianggap dapat mengatasi kemacetan selama ini.
