Presiden Jokowi Ingatkan Pemerintah Daerah untuk Jaga Stok Pangan karena Bisa Dorong Inflasi

- 23 Februari 2023, 21:12 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memberi kaos kepada warga saat mengunjungi Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/2/2023). Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di pasar itu untuk mengetahui secara langsung harga sejumlah bahan pokok terutama minyak goreng dan beras serta ketersediannya. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp.
Presiden Joko Widodo (kanan) memberi kaos kepada warga saat mengunjungi Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/2/2023). Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di pasar itu untuk mengetahui secara langsung harga sejumlah bahan pokok terutama minyak goreng dan beras serta ketersediannya. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/hp. /Didik Suhartono/ANTARA FOTO

"Kalau barangnya ada, harganya benar atau enggak benar karena menyangkut inflasi. Inflasi kita kemarin pada bulan yang lalu, hampir 50 persen dipengaruhi kenaikan harga beras," ujarnya.

Presiden menegaskan kepada jajaran APPSI bahwa perihal upaya menjaga ketersediaan pangan ini harus betul-betul serius. "Kita ingin, kita memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan. Jangan nanti sudah kejadian barangnya enggak ada karena produknya enggak kita kontrol, baru semuanya kita teriak," kata Jokowi.

Bulog

Terpisah, Komisi IV DPR RI juga meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk meningkatkan stok beras nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan stok nasional beras Bulog yang ada hanya sekitar 400 ribu ton sehingga terhitung belum aman untuk operasi pasar maupun kebencanaan.

"Pada Februari, Maret, dan April ini ada panen raya, kami berharap stok beras bisa mencapai 1 juta hingga 1,5 juta ton," ujarnya seperti dilansir dari Antara, Kamis 23 Februari 2023.

Andi mengungkapkan data acuan beras nasional saat ini berbeda-beda antar instansi, sehingga perlu ada kesepakatan antara BPS, Bappenas, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional terkait data mana yang akan digunakan agar datanya tidak lagi berbeda.

Menurut dia, jika memang data yang dijadikan acuan adalah data BPS, maka seharusnya ada potensi lebih dari 1 juta hektar panen yang artinya peluang untuk memenuhi stok Bulog menjadi 1 juta hingga 1,5 juta ton sangat terbuka.

Bulog memiliki peran strategis sebagai institusi negara yang bertugas mendistribusikan dan memutus rantai pasokan komoditas beras agar tidak mahal. Oleh karena itu, Bulog seharusnya tidak hanya berupaya untuk memenuhi stok pangan, tetapi juga pangan yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus membantu petani.

Berdasarkan hasil tinjauan representasi terhadap petani padi, angka serapan beras hanya sekitar 70 hingga 80 persen. Diharapkan, Bulog dapat meningkatkan serapan terhadap petani padi hingga 100 persen. ***

Halaman:

Editor: Kismi Dwi Astuti

Sumber: ANTARA


Tags

Terkini

x