Network
KORAN PR - Kejahatan siber yang terus terjadi, diyakini telah membuat pelaku usaha dan organisasi rentan terhadap ancaman seperti malware, ransomware, cybercrime, dan pelanggaran data yang dapat menimbulkan kerugian signifikan.
Hal itu adalah tema pembahasan yang mencuat pada World Cyber Security Summit 2023, yang bertajuk "Redefining Cyber Security for A Safer Digital World Staying Vigilant" di Jakarta Rabu 15 Maret 2023 lalu.
Terbaru, hacker dengan inisial Bjorka kembali menjual 19 juta data yang disebutnya milik BPJS Ketenagakerjaan di forum Breached, pada 12 Maret lalu. Pada forum tersebut, data yang diklaim telah diretas Bjorka antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, email, nomor ponsel, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat bekerja dan lain-lain.
Motif mendapatkan keuntungan finansial pribadi memang menjadi yang utama. Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan Verizon tercatat 96% kasus peretasan data dilatarbelakangi motif tersebut. Sementara 3% kasus peretasan data dilatarbelakangi oleh protes. Kemudian, 2% kasus peretasan data bermotif mencari kesenangan, memuaskan keingintahuan, dan menjadi kebanggan tersendiri bagi pelaku.
Selain itu, peretasan juga dipicu oleh dendam dengan perusahaan tertentu. Hal itu sebagaimana terjadi di 1% kasus peretasan data. Publikasi tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat 5.212 kasus kebocoran data yang dialami oleh berbagai industri di dunia sepanjang 2021.
Industri keuangan menjadi yang paling banyak mengalami kebocoran data, yakni 690 kasus. Selanjutnya ada industri profesional yang mengalami 681 kasus kebocoran data pada 2021. Kemudian, industri kesehatan mengalami 571 kasus kebocoran data.
Meski demikian seringkali data yang disebutkan bocor tersebut adalah data lama maupun hasil manipulasi. Hal ini pernah disampaikan oleh seorang pejabat Telkom, terkait dugaan bocornya data pengguna layanan internet dan tv berbayar: Indihome, beberapa waktu lalu.
Setelah dilakukan pengecekan oleh Telkom, data yang disebutkan bocor tersebut ternyata tidak valid. Salah satunya adalah data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak cocok.
