Dies Natalis ke-69, GMNI Deklarasikan Lawan Politik Identitas

- 31 Maret 2023, 23:31 WIB
PERAYAAN Dies Natalis GMNI
PERAYAAN Dies Natalis GMNI /Istimewa/

KORAN PR - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tengah merayakan Dies Natalis yang ke-69 di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta 31 Maret 2023.

 

Dalam agenda puncak perayaan Dies Natalis tersebut, DPP GMNI juga menyampaikan deklarasi gerakan lawan politik identitas. Deklarasi yang disampaikan oleh Arjuna Putra Aldino selaku Ketua Umum DPP GMNI merupakan sebuah sikap GMNI dalam menghadapi kontestasi politik 2024.

Dalam deklarasi tersebut Arjuna menyampaikan 3 fatsal yang menjadi platform perjuangan GMNI dalam menyikapi kompetisi politik 2024 yang tak menutup kemungkinan akan diwarnai oleh isu primordialisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). 3 fatsal tersebut yaitu :

  1. Kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menolak segala penggunaan politik identitas yang mengeksploitasi primordialisme dan sentimen SARA dalam kontestasi pemilu 2024.
  2. Kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia selaku pejuang-pemikir pemikir-pejuang siap dan proaktif melawan di garda depan semua praktek penggunaan politik identitas baik di dunia maya maupun dunia nyata.
  3. Kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia selaku pejuang-pemikir pemikir-pejuang memilih untuk bergerak menciptakan lapisan pemilih rasional yang mengutamakan keberpihakan politik pada kesejahteraan rakyat kecil dalam konstestasi politik 2024 bukan pada pertimbangan sentimen primordial yang berbasis SARA.

Menurut Arjuna komitmen anti-politik identitas perlu dimiliki oleh elemen pemuda mengingat demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun. Populasi pemilih muda diprediksi mencapai sekitar 60% dari total pemilih pada Pemilu 2024. Untuk itu menurut Arjuna, keterlibatan pemilih muda dalam menangkal politik identitas sangat relevan dalam menghadapi ancaman politisasi agama.

“Pemuda akan mendominasi demografi pemilih kita, peranannya sangat dibutuhkan untuk bergotong royong melawan politik identias yang bisa merusak keakraban kehidupan berbangsa dan bernegara”, ujar Arjuna.

Selain itu, Arjuna juga menyampaikan narasi politik identitas yang berbasis agama dapat menguatkan pola pikir ekstrimisme yang berujung pada terorisme. Praktek tersebut menurut Arjuna sudah banyak terjadi di negara-negara di sebagian belahan dunia, terutama Timur Tengah dimana disintegrasi terjadi akibat konflik suku, ras dan agama yang dipelihara sebagai alat politik meraih kekuasaan.

"Tentu kita tidak mau negara ini mengalami disintegrasi akibat politik identitas yang dijadikan sebagai alat politik meraih kekuasaan. Kita harus belajar dari Pilkada DKI 2017 yang telah menguatkan praktek intoleransi," kata Arjuna.

Alih-alilh menawarkan pengakuan, identitas moral, dan identitas kelompok kepada mereka yang merasa terabaikan, menurut Arjuna para pengguna politik identitas cenderung untuk lebih jauh mengembangkan perpecahan dengan hoaks/berita palsu melalui “media sosial” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal bagi kepentingan mereka sendiri.

Halaman:

Editor: Mochammad Iqbal Maulud


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah