Network
JAKARTA, (KORAN PR).- Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta masyarakat waspada terhadap disinformasi yang beredar di platform digital menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
"Ini perlu kita waspadai soal disinformasi menjelang pemilu dan pada tahun Pemilu 2024," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Rabu, 22 Februari 2023 , seperti dilansir Antara.
Usman menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan dalam Forum Literasi Demokrasi bertajuk "Demokrasi Damai di Era Digital" yang digelar di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Usman mengatakan bahwa Kemenkominfo memiliki teknologi kecerdasan buatan (AI) bernama Automatic Identification System (AIS) yang bekerja untuk menjaring disinformasi yang beredar di ruang digital, termasuk disinformasi politik.
Berdasarkan data yang dihimpun dari AIS tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan disinformasi yang cukup signifikan pada penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Kalau kita lihat data pada pemilu lalu, dari April 2018 sampai April 2019 itu terjadi peningkatan signifikan disinformasi politik, artinya semakin mendekati pemilu, berdasarkan pengalaman lalu, disinformasi politik itu makin tinggi," kata Usman.
"Kurang lebih ada 277 disinformasi politik pada April 2019, yang pada April 2018 hanya 14. Dalam setahun peningkatannya luar biasa. Itu yang kita take down, itu yang kita minta dicabut dari ruang digital," tambah dia.
Usman pun meminta masyarakat untuk bijak dalam menerima berbagai informasi menjelang tahun politik. Masyarakat, kata dia, harus bisa membedakan informasi yang mengandung kampanye negatif, kampanye positif, dan kampanye hitam.
Kampanye negatif umumnya berisi informasi mengenai kekurangan dari calon peserta pemilu, sedangkan kampanye positif berisi informasi mengenai kelebihan dari calon peserta pemilu. Adapun kampanye hitam berisi informasi yang tidak benar mengenai calon peserta pemilu.
"Yang tidak boleh itu kampanye hitam karena kampanye hitam itu hoaks atau disinformasi. kita harus berhati-hati," ucap dia.
"Ini perlu kita waspadai soal disinformasi menjelang pemilu dan pada tahun Pemilu 2024," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Rabu, 22 Februari 2023 , seperti dilansir Antara.
Usman menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan dalam Forum Literasi Demokrasi bertajuk "Demokrasi Damai di Era Digital" yang digelar di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Usman mengatakan bahwa Kemenkominfo memiliki teknologi kecerdasan buatan (AI) bernama Automatic Identification System (AIS) yang bekerja untuk menjaring disinformasi yang beredar di ruang digital, termasuk disinformasi politik.
Berdasarkan data yang dihimpun dari AIS tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan disinformasi yang cukup signifikan pada penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Kalau kita lihat data pada pemilu lalu, dari April 2018 sampai April 2019 itu terjadi peningkatan signifikan disinformasi politik, artinya semakin mendekati pemilu, berdasarkan pengalaman lalu, disinformasi politik itu makin tinggi," kata Usman.
"Kurang lebih ada 277 disinformasi politik pada April 2019, yang pada April 2018 hanya 14. Dalam setahun peningkatannya luar biasa. Itu yang kita take down, itu yang kita minta dicabut dari ruang digital," tambah dia.
Usman pun meminta masyarakat untuk bijak dalam menerima berbagai informasi menjelang tahun politik. Masyarakat, kata dia, harus bisa membedakan informasi yang mengandung kampanye negatif, kampanye positif, dan kampanye hitam.
Kampanye negatif umumnya berisi informasi mengenai kekurangan dari calon peserta pemilu, sedangkan kampanye positif berisi informasi mengenai kelebihan dari calon peserta pemilu. Adapun kampanye hitam berisi informasi yang tidak benar mengenai calon peserta pemilu.
"Yang tidak boleh itu kampanye hitam karena kampanye hitam itu hoaks atau disinformasi. kita harus berhati-hati," ucap dia.
Peranan media
Lebih lanjut, Usman mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang media sosial secara sehat, mengisinya dengan konten-konten yang produktif dan positif.
Selain itu, dia juga mendorong media arus utama untuk menjadi "clearing house" dengan meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di tengah masyarakat menjelang tahun politik.
Media arus utama memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding media sosial. Oleh karena itu, media arus utama harus berperan sebagai rumah yang menjernihkan informasi bagi masyarakat.
"Media arus utama harus menjadi rumah yang menjernihkan informasi, rumah yang meluruskan disinformasi, rumah yang melakukan kontra narasi, rumah yang melakukan mekanisme cek fakta, itu peran dari media arus utama," kata Usman Kansong.
Selain itu, dia juga mendorong media arus utama untuk menjadi "clearing house" dengan meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di tengah masyarakat menjelang tahun politik.
Media arus utama memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding media sosial. Oleh karena itu, media arus utama harus berperan sebagai rumah yang menjernihkan informasi bagi masyarakat.
"Media arus utama harus menjadi rumah yang menjernihkan informasi, rumah yang meluruskan disinformasi, rumah yang melakukan kontra narasi, rumah yang melakukan mekanisme cek fakta, itu peran dari media arus utama," kata Usman Kansong.
Hoaks lewat medsos
Dalamkesempatan terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut kerawanan penyebaran hoaks atau informasi sesat yang bersumber dari media sosial (Medsos) masih sangat berpotensi terjadi pada Pemilu serentak tahun 2024.
"Kita berkaca pada kerawanan tahun 2019 lalu, kita lihat banyaknya permasalahan politisasi SARA dan politisasi identitas, ini akan nyambung dalam media sosial dan ini berkesinambungan," ungkap Rahmat di Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dilansir Antara, Rabu (22/2/2023).
Menurut dia, politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) serta politik identitas untuk mendapatkan simpati dari masyarakat saat Pemilu masih sangat berpeluang bila tidak dibendung.
Rahmat mengatakan, untuk mengantisipasi politisasi SARA, pihaknya akan bekerja sama dengan tokoh agama dari MUI, PGI, Walubi, dan lainnya untuk menurunkan tensi dan juga politisasi SARA di tempat-tempat ibadah.
Disinggung bagaimana dengan antisipasi serangan hoaks di medsos apakah Bawaslu akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus menangani medsos, kata dia, belum dilakukan. Meski demikian, pihaknya terus mencari cara mengatasi hal itu.
"Belum, ini proses. Kita lagi mencari rumusan yang apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam media sosial. Kita akan kerja sama dengan teman-teman Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi)," paparnya. ***
