Network
KORAN PR - Sebanyak 359 desa di Jawa Barat masih dikategorikan sebagai desa blank spot, yaitu tidak dapat mengakses internet. Hal itu dikarenakan keterjangkauan maupun infrastrukturnya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengedepankan program Desa Digital sebagai bagian dari program strategis Gerakan Membangun Desa atau Gerbang Desa.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Rizki Hutiniasari mengemukakan hal tersebut pada Lokakarya Ekosistem Desa Digital yang diselenggarakan oleh Badan Pangan dan Pertanian (FAO) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), di Kota Bandung, Selasa, 7 Maret 2023.
Terkait masalah blank spot, katanya, itu menjadi salah satu pekerjaan rumah pada tahun 2023, terutama pada manajemen datanya. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah menyatakan Jabar sebagai wilayah zero blank spot. Pihaknya perlu mendetailkan data-data tersebut karena blank spot terdiri dari beberapa kategori, untuk menentukan langkah ke depan.
Di sisi lain, kata Rizki, Pemprov Jabar telah menjalankan program Desa Digital dari tahun 2019 dan masih berlanjut sampai sekarang. Program Desa Digital ini memang merupakan program-program strategis dari Gubernur Jabar.
”Nah ada beberapa perhatian kita untuk di tahun 2023 ini karena memang sudah 2.019 dan untuk desa penerima manfaat sudah 2.248, kemudian beneficiary-nya 3.067. Cuma memang ada beberapa perhatian kita di tahun 2023 ini masalah sustainability. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan inisiatif-inisiatif mandiri dari para warga desa untuk mengimplementasikan program Desa Digital ini,” kata dia.
Dia berharap ada juga replikasi-replikasi dari stakeholder lainnya sehingga pihaknya tidak bekerja sendiri. ”Untuk tahun ini kami fokus juga pada pembangunan komunitas dan bagaimana nanti untuk manajemen datanya juga akan kita perhatikan juga. Jadi bagaimana kita menganalisis sejauh mana impact positif dan tingkat kesuksesannya juga area mana yang perlu peningkatan dari program Desa Digital di Jawa Barat,” ujar
Sementara itu, Ketua Riset IPB, Yani Nurhadryani mengatakan, 28 desa di Jawa Barat dijadikan penelitian. FAO bersama IPB melakukan penelitian terhadap 100 desa digital di Indonesia pada Digital Village Initiative (DVI).
”Kita lebih mencari kepada apa yang telah dilakukan oleh Desa Digital dalam sebuah penelitian selama satu tahun. Di sana kami mapping sejauh mana aksi Desa Digital di Jabar,” ucapnya.
Adapun yang disurvei yaitu smart farming, agri-food marketing and e-commerce, e-government, information system, financial services, local infrastructure, community and economic development, resource management, dan social service. (Novianti Nurulliah)***
