Joki Pantarlih Diduga Banyak Terjadi di Kabupaten Bandung

KORAN PR - Perjokian panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 diduga banyak terjadi di Kabupaten Bandung. Padahal, kualitas daftar pemilih menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan pemilu demokratis.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati menyebutkan, du­gaan joki pantarlih di Kabupaten Bandung terda­pat di Kertasari (2 orang), Cilengkrang (5 orang), Cicalengka (2 orang), Majalaya (3 orang), Margaasih (7 orang), dan Pacet (2 orang).

Dugaan tersebut, menurut dia, berdasarkan hasil pemantauan DEEP selama 12 Februari-2 Maret 2023, di mana kegiatan coklit oleh pantarlih masih akan ber­langsung hingga 14 Maret 2023. Oleh karena itu, Neni meminta agar pantarlih mem­perbaiki kinerjanya.

”Pantarlih masih memiliki waktu kurang lebih sebelas hari. Ini jadi momentum per­baikan dalam melakukan coklit. Termasuk mening­kat­kan kapasitas dan kapabilitas, terutama dalam memahami regulasi dan aturan perundang-undangan,” kata Neni, Kamis (2/3/2023).

Dia menekankan, daftar pemilih menjadi salah satu tahapan yang krusial, karena kualitas daftar pemilih menjadi indikator utama dalam penyelenggaraan pemilu de­mokratis. Sementara proses pemuktahiran daftar pemilih di Indonesia kerap kali ber­masalah.

”Hasil banyak studi meng­ungkapkan bahwa di negara-negara lain, seperti Amerika, data pemilih ini menjadi po­tensi kerawanan yang bisa disalahgunakan untuk memanipulasi suara di TPS. Ini menjadi problem serius ka­rena ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu itu tinggi,” katanya.

Neni pun berharap agar pe­nyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih dapat berupaya maksimal un­­tuk perbaikan kualitas daf­tar pemilih di Pemilu 2024. Pasalnya, problematika pelaksanaan coklit bukan hanya menyangkut kerja pan­tarlih yang dijokikan kepada orang lain.

Berdasarkan temuan DEEP, dia mengungkapkan, berbagai masalah dalam ke­giatan coklit juga terjadi di ber­bagai daerah. Di antara­nya ialah kekurangan logistik, ketaatan pantarlih dalam melaksanakan prosedur coklit, hingga server down pada pekan pertama kegiatan coklit.