Anggaran Terbatas, Pemprov Jabar Hanya Bisa Menghijaukan 400 Hektare Lahan Kritis

KORAN PR -

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan untuk meng­­hijaukan kembali 37.000 hektare lahan kritis di Jawa Barat. Namun karena keterbatasan anggaran, diperkirakan ha­nya untuk sekitar 400 hektare lahan kritis yang bisa dibiayai oleh APBD.

”Arti­nya, sisanya harus ber­kolaborasi pentahelix. Un­tuk tahun 2023 ini tidak ada anggaran dari APBN untuk pemulihan lahan kritis ini,” ujar Kepala Bidang Pe­ngelolaan Daerah Aliran Su­ngai (DAS) Dinas Ke­hutanan Jabar, Adji Su­mar­wan, Selasa (21/2/2023).

Pihaknya hanya mengandalkan dari APBD provinsi yang alokasi penanganan/rehabilitasi lahan kritis yang sangat minim karena berbagai keterbatasan dan banyak­nya urusan pemerintah pro­vinsi. Dengan demikian, pihaknya mengajak partisipasi dan peran serta seluruh ma­syarakat dari berbagai elemen/unsur, baik itu dunia usa­ha, komunitas, dunia pendidikan, termasuk media untuk bersama-sama berkolaborasi mengurangi lahan kritis, dengan menanam pohon untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik lagi di Jabar ke depannya.

Sementara itu, berda­sar­kan catatan Dinas Kehutanan Jawa Barat, jumlah lahan kritis di Jabar berkurang. Jumlah lahan kritis di Jabar pada tahun 2018 mencapai 911.191,90 hektare. Terbaru berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan No­mor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional ta­hun 2022, luas lahan kritis di Jabar seluas 829.556 hektare.

”Alhamdulillah mengalami penurunan sebesar 81.636 hektare sejak penetapan lahan kritis nasional tahun 2018,” kata Adji.

Namun, lanjutnya, sampai sekarang rincian lahan kritis untuk masing-masing kabupaten/kota dan peta shp-nya belum diterima. Pihaknya ma­sih mengusahakan untuk minta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

”Kalau ditanya kawasan yang paling luas lahan kritisnya itu di Kabupaten Sukabumi, de­ngan luasan 236.676,10 hektare,” ungkapnya.