ASN Dilarang Pamer Harta Kekayaan

KORAN PR - Bupati Bandung, Dadang Su­priatna melarang Apa­ra­tur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Ka­bupaten Bandung mema­mer­kan harta dan jabatannya. Dia pun meminta seluruh ASN meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, ter­­masuk mengikuti apel pagi dan siraman rohani.

Dadang menyampaikan hal tersebut dalam apel pagi di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (13/3/2023). Menurut dia, larangan ASN untuk pa­mer harta kekayaan, terutama di media sosial, ber­da­sar­kan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

Dia menekankan, ASN di Pem­kab Bandung mesti me­ningkatkan kedisiplinan, a­lih-alih pamer jabatan dan harta. Dadang menyebutkan, jumlah ASN yang wajib me­ngikuti apel pagi di lingkung­an Pemkab Bandung sekitar 1.900 orang, tetapi yang ha­dir sekitar 1.700 orang.

”Nanti saya perintahkan ke­pada masing-masing ke­pala perangkat daerah untuk melakukan pengecekan, apa alasannya tidak mengikuti apel pagi ASN yang cuma dilaksanakan sebulan sekali ini,” kata Dadang.

Padahal, menurut Dadang, perintah bagi ASN untuk me­ngikuti apel pagi sekaligus siraman rohani di Ge­dung Mohamad Toha Soreang sudah disampaikan terlebih dahulu.

Secara terpisah, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga mengingatkan seluruh ASN di Kota Bandung untuk menghindari gaya hidup ber­lebihan yang mengarah ke he­donis. Mereka dituntut un­­tuk senantiasa menjaga nama pribadi maupun institusi tempat mengabdi.

”Gaya hidup berlebihan te­ngah menjadi sorotan ma­sya­rakat. Namun, untuk yang sesuai profil pendapat­an, kami pikir wajar. Misal, jam tangan, itu wajar saja, mengingat sesuai fungsinya (penunjuk waktu maupun aksesori),” ucap Yana, seperti dilaporkan kontributor ”PR”, Satira Yudatama, seusai melantik 87 ASN di Ba­lai Kota Bandung, Jalan Was­tukancana, Senin, 13 Maret 2023.

Dalam penggunaan media sosial, Yana pun berpesan, ASN mesti bijak. Pengguna­an media sosial untuk hal po­sitif saja, bukan untuk pa­mer gaya hidup berlebihan. Perihal itu, berlaku penga­wasan berjenjang bagi ASN dalam bersikap.

Harta terbanyak

Sementara itu, ber­da­sar­kan penelusuran Laporan Har­ta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di la­man KPK, Kepala Dinas Pe­kerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa me­mi­liki harta mencapai Rp 21,3 miliar. Hartanya itu jadi yang tertinggi dibandingkan pejabat Pemkab Bandung lain­nya.

Bahkan, harta Zeis itu jauh lebih banyak diban­dingkan Dadang Supriatna, yang dalam LHKPN tercatat memiliki harta Rp 8,8 miliar termasuk 12 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 6,6 miliar. Harta Zeis juga juga le­bih banyak dibandingkan har­ta milik Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan (Rp 11,9 miliar) maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana (Rp 2,2 miliar).