Network
KORAN PR - Ada terobosan baru yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Sosial, dalam pemderdayaan kelompok masyarakat miskin. Hal itu dilakukan dengan cara upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui warung koperasi dan kolaborasi pemberdayaan fakir miskin (Warkop FM).
Sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Dr Deni Hamdani, MSi, terus melakukan inovasi pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong masyarakat miskin kreatif.
Menurut dia, terbentuknya Warkop FM erat kaitannya dengan upaya pencegahan stunting, penurunan gizi buruk, dan upaya ketahanan pangan. Masyarakat yang awalnya tidak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan, yang awalnya menerima manfaat jadi pemberi manfaat.
Sejak dluncurkan pada Desember 2022 hingga kini sudah terbentuk 20 kelompok Warkop FM. Ke depan jumlahnya akan terus bertambah. Namun, dia tidak menyebutkan proses percepatan dalam pembentukan kelompok ekonomi masyarakat miskin tersebut.
“Akan dipatenkan dulu Warkop FM yang sudah ada, nanti bertahap pengembangan di desa-desa lainnya,” ujar pria kelahiran Kuningan 8 Maret 1971 itu.
Menurut ia, dalam membentuk Warkop FM tidak menggunakan APBD. Pihaknya mendapat dukungan dari beberapa pengusaha yang peduli kepada fakir miskin.
Warkop FM itu dikelola oleh lima sampai sepuluh orang warga fakir miskin, dibimbing oleh beberapa pegusaha. Mereka menjual pangan atau bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu kuliner, jasa menjahit, bahkan ada diantaranya yang sudah menjalin kerja sama dengan PT Pos dalam melayani produk layanan jasa pos, seperti pengiriman paket barang.
Dia menyebutkan beberapa Warkop FM yang perkembangannya bagus. beberapa di antaranya Warkop FM di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar, Warkop FM Desa Tarikolot Kecamatan Pancalang, Warkop FM Desa Tangkolo Kecamatan Subang, Desa Padamenak dan Desa Sembawa Kecamatan Jalaksana.
“Dari sebanyak 20 Warkop FM sudah maju, rata-rata transaksi setiap hari mulai Rp 300.000-Rp 500.000,” ujar lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 1994 itu.
