Network
KORAN PR - Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Asep B Kurnia turut menyoroti praktek perundungan di dunia pendidikan yang seharusnya tidak dibebankan pada sekolah maupun pemerintah. Orang tua memiliki andil besar untuk mencegah perundungan dari rumah.
Faktor utama berawal dari rumah. Banyak aplikasi diluncurkan, kesananya mangkrang. Aplikasi-aplikasi dibikin itu efeknya hanya tiga persen saja karena itu hanya bagian kecil untuk menghalangi perundungan," ujar Asep dalam diskusi Gaspol PWI Pokja Gedung Sate bertemakan Wujudkan Pendidikan Jabar Juara Tanpa Perundungan dan Kekerasan di Hotel Citarum, Kota Bandung, Senin 20 Maret 2023.
Menurut dia, orang tua jangan menilai sekolah seperti binatu alias terima bersih. Dan jangan terlalu memanjakan anak sehingga anak bermental "ogoan".
" Ayo bersama-sama antara sekolah dan orang tua mewujudkan anak yang berkarakter, anak saling menghargai"ujar dia.
Menurut dia, tak hanya perundungan antar sesama peserta didik yang diperhatikan namun perundungan peserta didik pada pendidik pun perlu dicegah.
"Masalah perundungan ini harus dikikis jangan jadi kebiasaan makanya harus ada tekad bersama antara pemerintah dan orang tua menguatkan karakter anak, " kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Disdik Jawa Barat Yesa Sarwedi mengatakan, aplikasi Stopper (sistem terintegrasi olah pengaduan perundungan) sebagai upaya untuk mencegah perundungan. Stopper memiliki empat layanan yakni pendampingan, pelaporan, edukasi hingga konsultasi.
"Stopper butuh waktu, tapi setiap pengaduan akan ditindaklanjuti, ini akan dilakukan," katanya.
Aplikasi yang diluncurkan Januari lalu ini mencatat sudah ada delapan kasus bullying yang masuk. Dari delapan laporan ada beberapa juga yang dilaporkan dengan anonim atau nama dirahasiakan.
"Total ada 8 laporan, identitas kita jaga, dan ini kita pelajari dan kita distribusikan cabang dinas ke sekolah," katanya.
Kasus yang terlaporkan di aplikasi Stoper dilakukan oleh siswa-siswi SMA/SMK dan guru. Adapun kasus yang dilaporkan mulai dari bullying beberapa kasus lainnya. Semua laporan juga akan ditindaklanjuti dengan verifikasi.
"Kasus bervariasi, dari 8 ini ada enam laki-laki, dua perempuan. Anonim ada dua dan enam sebutkan nama. Kategori pelaku satu guru, kemudian siswa tiga orang dan yang di luar siswa dan guru da empat orang," ucapnya.
Selain melakukan verifikasi pada pihak sekolah dan pelapor, Disdik Jabar juga akan memberikan sanksi teguran pada pelaku tindakan bullying serta akan melakukan mediasi dari para orang tua korban dan pelaku, termasuk pihak sekolah.
"Sanksinya pembinaan, termasuk guru, tapi kalau fisik ya biasanya berunding dengan orang tua baik pelaku dan korban orang tua. Artinya bisa masuk ranah hukum," kata dia.
Sementara, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Sri Rahayu Agustina mengatakan, aplikasi yang dibuat oleh Disdik Jabar sudah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dia mengapresiasi langkah Disdik ini.
"Nah saya harapkan program ini bukan hanya program seremonial. Akan tetapi, ini adalah program yang benar-benar bisa dirasakan oleh siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah," ujarnya.
Menurutnya, ketika berbicara tentang kekerasan terhadap anak, banyak rangkaian yang harus dipenuhi dari program Stopper tersebut. Dia juga mengusulkan adanya psikolog untuk turut membina para peserta didik serta guru.
"Kesiapan dari program ini harus bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti DP3AKB dan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui rapat dengan orang tua murid, paguyuban juga bisa diundang," katanya.***
