Network
JAKARTA, (PR). - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyisir permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui road show dialog secara daring.
Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi ke-8 yang disisir permasalahannya oleh Kemenko PMK. Sebelumnya telah dilaksanakan dialog di Provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Selatan mencapai angka 24,6 persen. Angka stunting tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,4 persen.
Namun, dari kabupaten/kota yang mengikuti roadshow itu, masih terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting, yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.
Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menjelaskan, kondisi geografis yang masih berupa pegunungan dan hutan mempersulit pemerintah daerah dalam memberikan bantuan alat antropometri dan USG maupun bantuan sosial lainnya, sehingga menyebabkan masih tingginya angka prevalensi stunting.
“Kami mengusulkan program bantuan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa khususnya yang ada di wilayah pegunungan dan hutan sehingga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dapat cepat teratasi,” ujarnya.
Perguruan tinggi ikut tangani
Permasalahan lain yang juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu kurangnya tenaga pelaksana gizi dan bidan terampil di posyandu maupun puskesmas daerah yang memiliki angka stunting tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Muhadjir meminta perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif dalam mengimplementasikan program yang berkaitan dengan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) para mahasiswanya.
