Network
BANDUNG, (PR).-
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan lembaga terkait gencar memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi warga sekolah terkait kesiapsiagaan bencana.
P2G mengapresiasi Kemendikbudristek yang sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Bahkan, Kemendikbudristek sebenarnya bersama BNPB sudah membuat Sekretariat Bersama SPAB.
“Tapi kami merasakan di lapangan, para guru, kepala sekolah, orang tua, siswa, bahkan pengawas belum mengetahui Permendikbud dan Seknas SPAB. Padahal keberadaan regulasi dan lembaga ini akan membantu warga sekolah memberi wawasan kesiapsiagaan bencana. Mengingat ratusan ribu sekolah madrasah tersebar di wilayah Indonesia yang rawan bencana alam seperti gempa dan banjir,” kata Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim, Rabu 15 Februari 2023.
Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2019 sebenarnya sudah sangat lengkap menjelaskan tanggung jawab sekolah, pemda, dan pemerintah pusat saat sebelum dan pascabencana. Namun, sekolah dan madrasah justru tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai Permendikbudristek. Sekolah dan madrasah di Indonesia rata-rata belum punya Tim Siaga bencana di satuan pendidikan.
Bahkan, sekolah dan madrasah tidak membuat laporan tahunan penyelenggaraan program SPAB di masing-masing Satuan Pendidikan, termasuk di pusat kota seperti Jabodetabek. Padahal wajib menurut aturan untuk memitigasi dan mengurangi dampak korban bencana alam bagi warga sekolah.
Berbeda-beda
Di Kota Bandung, tingkat kesiapan pihak sekolah menghadapi bencana berbeda-beda. Kepala SMPN 2 Bandung Erni Kustiani mengatakan, belum mendapat sosialisasi yang masif tentang Penyelenggaraan Program SPAB. Oleh karena itu, dia pun belum menyediakan anggaran khusus untuk kebencanaan.
SMPN 2 Bandung juga belum memiliki Satgas Bencana serta Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menghadapi bencana. Erni berharap, Dinas Pendidikan membantu sekolah membuat SOP menghadapi bencana sehingga semua sekolah memiliki panduan SOP yang sejalan.
Pelatihan tanggap bencana di SMPN 2 Bandung pun belum rutin dilaksanakan. Pelaksanaannya hanya satu tahun sekali saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Menurut Erni, pelatihan tanggap bencana perlu dirutinkan minimal enam bulan sekali.
Selain itu, ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki SMPN 2 Bandung pun belum ideal. Fasilitas seperti tanda jalur evakuasi juga perlu diperbarui. Meski demikian, ada beberapa upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah bencana, seperti pemasangan alat penangkal petir, pembaruan kabel listrik agar tidak terjadi kebakaran serta pembersihan saluran air untuk mencegah banjir.
Pencegahan banjir difokuskan karena banjir pernah merusak buku di perpusatakaan SMPN 2 Bandung. Sekolah juga memastikan pembangunan gedung sekolah sesuai standar tahan gempa.
Sementara itu, di Taruna Bakti, pelatihan tanggap bencana juga dilakukan satu tahun sekali. Terakhir kali, pelatihan tanggap bencana dilaksanakan sebelum pandemi Covid-19 pada 2019.
Kepala Sekolah Dasar Taruna Bakti Irma Meirani mengatakan, karena di dalam satu lingkungan sekolah terdapat siswa sampai 700 orang, maka fokus sekolah adanya mengatur jalur evakuasi apabila terjadi bencana.
Meski demikian, anggaran bencana hanya disalurkan untuk pemeliharaan alat-alat pencegahan bencana, seperti alarm tanda bahaya. Tugas Satgas Bencana pun sebatas difokuskan pada pemeliharaan alat-alat penanggulangan bencana. Misalkan, memastikan alarm tanda bahaya berfugsi dengan baik.
Adapun, terkait edukasi bencana, sekolah telah memberikan melalui pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Dalam pelajaran itu, menurut Irma, siswa mempelajari bagaimana menghadapi bencana, seperti gempa. ***
