JAKARTA, (PR).-
Direktorat Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, menggelontorkan anggaran Rp 68 miliar untuk program bertajuk pengembangan SMK berbasis industri 4.0. Pengembangan SMK tersebut akan difokuskan di kawasan prioritas.
Dirjen Pendidikan Vokasi Kiki Yuliati mengatakan, maksud dari kawasan prioritas adalah seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), dan juga daerah-daerah khusus, utamanya daerah 3T, kemiskinan ekstrem, dan perbatasan.
Untuk tahun ini, Direktorat SMK menargetkan pengembangan SMK berbasis industri 4.0 dengan menyasar 31 lembaga di kawasan prioritas dan kawasan khusus dengan anggaran yang disiapkan adalah Rp 68 miliar.
“Program bantuan tersebut diberikan dalam rangka pengembangan kompetensi keahlian SMK berbasis digital, pemenuhan peralatan praktik, maupun pengembangan ruang praktik siswa berbasis industri 4.0 yang di sesuaikan dengan kompetensi keahlian yang dikembangkan,” katanya, Kamis (16/3/2023).
Sektor prioritas pada program pengembangan SMK berbasis industri 4.0 meliputi bidang keahlian makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia, dan farmasi.
Di samping itu, ia menambahkan, Direktorat SMK akan memfasilitasi pengembangan teaching factory dan pelaksanaan project based learning (PBL) dalam rangka melahirkan lulusan dengan hard skills dan soft skills mumpuni dan mampu beradaptasi di dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri.
Untuk itu, menurutnya, Direktorat SMK akan menyalurkan bantuan sebesar Rp 15 miliar yang ditujukan untuk 50 lembaga dalam rangka pengembangan teaching factory dengan kinerja pembelajaran berbasis produksi dan pembelajaran berbasis proyek sesuai kemajuan teknologi. “Alokasi dana tersebut akan diberikan kepada SMK yang berfokus pada pengembangan produk barang atau jasa yang berbasis pada keunggulan wilayah,” kata Kiki.
Selanjutnya, Direktorat SMK juga terus mendukung lahirnya wirausahawan dari SMK dengan memfasilitas pengembangan produk kreativitas dan kewirausahaan di SMK. Kiki menuturkan, program ini bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai lembaga pencetak wirausaha.
Selain program bantuan, Direktorat SMK juga akan melakukan sejumlah pendampingan sebagai bagian dari program Direktorat SMK 2023 ini. Program pendampingan meliputi pendampingan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan budaya kerja, pendampingan pembelajaran PBL dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), pendampingan pengembangan bakat dan minat SMK, dan sejumlah program lainnya.
Ia mengharapkan pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap program dalam rangka transformasi pendidikan vokasi yang tengah dilakukan. “Saya yakin pendidikan vokasi yang semakin relevan dan kompeten akan memberikan kentungan bagi Indonesia, utamanya dalam menghadapi bonus demografi,” kata Kiki.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa pendidikan vokasi merupakan tulang punggung masa depan Indonesia. Komisi X DPR RI dikatakannya berjanji akan mendorong ppenguatan regulasi untuk mendukung kebijakan peningkatan pendidikan vokasi dan pengarusutamaan pendidikan vokasi. ***