Network
KORAN PR - Gelombang PHK, penerapan SDM alih daya dan relokasi perusahaan dari Jawa Barat ke provinsi lain menjadi isu yang perlu disikapi. Tak hanya oleh pemerintah, perusahaan dan juga pekerja harus turut berkontribusi keluar dari problematika isu ketenagakerjaan di Jabar saat ini.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatkan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi LKS Tripartit Kota dan Kabupaten se Jabar di El Royal, Kota Bandung, Senin 20 Maret 2023.
Menurut dia, perlu cara untuk memecahkan permasalahan terkait dengan hubungan tata kerja antara pengusaha dengan para pekerja.
"Kita lihat sekarang banyak sekali perusahaan yang PHK, banyak sekali perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak, juga banyak perusahaan yang sekarang relokasi dan padat karya pindah ke Jawa Tengah, kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan ke alihdaya," kata dia.
"Nah ini melalui LKS Tripartit yang terdiri dari pemerintah, perusahaan dan pekerja kita sepakati agar hak-hak pekerja ini di Jawa Barat bisa tetap terjaga sekaligus juga bisa memberikan kesejahteraan karena dengan kesejahteraan otomatis saya yakin pekerja akan memberikan produktivitas dan terus mendorong dunia usaha,"kata dia melanjutkan.
Diakui dia, untuk mewujudkan hal itu, disamping ada regulasi, ada sisi-sisi lain dari kebijakan pemerintah daerah yang bisa menunjang sekaligus juga mengawal kebutuhan atau kesejahteraan buruh, sekaligus juga bisa mendorong produktivitas sekaligus juga mendorong peningkatan daya saing industri dan dunia usaha di Jawa Barat.
"Untuk hal tersebut tentunya tidak mungkin pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah berjalan sendiri, perlu kebersamaan dengan para pengusaha pemberi kerja dan tentunya dari para pekerjanya sendiri. Jadi istilah kami ini saling memberi, buruh memberikan produktivitas sehingga dunia industri maju demikian juga pengusaha bisa memberikan kesejahteraan, "tuturnya.
Taufik mengharapkan LKS Tripartit Jawa Barat tetap menjadi lokomotifnya dunia industri di Indonesia.
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Jabar Dedi Supandi mengatakan, fungsi LKS ini guna memberikan masukan kepada gubenur terkait ketenagakerjaan.
"Kita berharap dengan adanya pola-pola seperti ini, tidak hanya cerita tentang memberikan masukan tetapi juga proses dari awal kita melakukan dialog-dialog sosial. Maka hari ini adalah dialog yang akan dilakukan untuk membahas sebeberapa kaitan dengan nilai ekspor impor, bagaimana pengangguran di Jawa Barat masih tinggi dibandingkan tingkat nasional, tetapi nilai investasi paling tinggi nilai ekspor paling tinggi, pendukung ekspor nasional juga paling bagus, tapi pengangguran masih tinggi juga, itu yang nanti yang harus dikerjakan bersama-sama di LKS tripartit menjadi sebuah masukan kedepannya bagaimana kita menurunkan angka pengangguran,"tuturnya.
Ketua Kadin Jabar Cucu Suara menuturkan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan pemprov Jabar karena LKS Tripartit penting.
"Kita mendengarkan dialog dan komunikasi antara serikat pekerja dan pengusaha. Karena walau bagaimanapun dua ini ada dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,"ucapnya.
"Pengusaha butuh pekerja, pekerja butuhkan kami. Artinya tetap kita harus berdialog Komunikasi untuk apa, intinya adalah bahwa perusahaan ini pun ingin produktivitas, kita pun ini berharap sumber daya manusia bisa tumbuh berkembang dan tangguh, jadi untuk apa, bisa bersaing,"kata dia melanjutkan.
Cucu menambahkan, pihaknya mengajak LKS Tripartit bersama-sama agar menjadikan Jawa Barat daerah yang kondusif, pengusaha aman dan nyaman, dan pekerja adil dan sejahtera.***
