Kasus Stunting di Kabupaten Tasikmalaya Naik Lagi

KORAN PR-Temuan angka kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita di Kabupaten Tasikmalaya diketahui malah naik kembali dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Survai Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes pada tahun 2022, diketahui bila kasus stunting Kabupaten Tasikmalaya berada di angka 27,5 persen. Padahal tahun 2021, berdasarkan data survei yang sama angkanya masih berada di 24,4 persen.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKB-P3A) Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Hamdani, mengatakan, saat ini angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya naik kembali. Kenaikan itu berdasarkan hasil survai SSGI Kemenkes tahun 2022 yang berada di angka 27,4 persen, setelah di tahun sebelumnya sebanyak 24,4 persen balita sunting.

"Itu berdasarkan hasil survai SSGI Kabupaten Tasikmalaya, dimana angka stunting naik dan kini berada di 27,4 persen dari jumlah balita yang di timbang," kata dia, saat ditemui di kegiatan penyuluhan kesehatan gizi anak dan pencegahan stunting di Gedung Islamic Center Singaparna, Selasa 14 Maret 2023.

Akan tetapi Dadan mengaku tidak berkecil hati atas data Survai SSGI ini, sebab berdasarkan hasil dari penimbangan bayi yang dilakukan oleh petugas lapangan di Kabupaten Tasikmalaya dengan total populasi jadi hampir 85 persen balita hadir, kata dia, jumlahnya hanya berada di 14 persen saja.

"SSGI inikan hanya mengambil dari sampel saja, jadi kita saat ini acuannya masih dari petugas lapangan. Dimana saat ini tinggal 14 persen saja, dari tahun lalu 24,4 persen," jelas Dadan.

Keluarga beresiko

Dadan pun menyampaikan beberapa hal dan langkah juga upaya terkait upaya pencegahan stunting terutama kepada pada keluarga yang beresiko terkena stunting. Dimana dari hasil pendataan keluarga di Kabupaten Tasikmalaya, kurang lebih dari 550 ribu kepala keluarga (KK) yang ada itu 270 ribu nya masuk dalam kategori beresiko stunting.

Diantaranya, ada calon pengantin (Catin) baik dari sisi ekonomi atau kekurangan gizi, termasuk ibu hamil, dan ibu yang memiliki balita, ada dari sisi umur, kesehatan dan gizinya. "Tentunya kami dari dinas sosial, melakukan upaya pencegahan agar anak-anak yang dilahirkan tidak menjadi anak stunting baru. Istilahnya dari pak Gubernur, zero stunting atau bisa menekan kelahiran anak stunting," katanya.

Dia menambahkan dari hasil Rakernis dengan pemerintah pusat di Jakarta, dimana pencegahan stunting ada kerangka gerakan nasional, sinergi unsur pemerintah, pengusaha, kepolisian bisa bersama bersinergi.  Makanya dalam hal ini, kata Dadan, semua pihak perlu hadir dalam hal penurunan angka stunting.

Sementara itu, dalam kegiatan Sinergitas Polres Tasikmalaya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial PPKB-P3A Kabupaten Tasikmalaya
dan masyarakat dalam Pencegagan Stunting, Wakapolres Tasikmalaya Kompol Sohet, mengatakan, Polres Tasikmalaya mendukung program-program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan dan gizi anak.

"Seperti kegiatan pagi ini kami melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait dengan permasalahan stunting atau kurangnya gizi terhadap anak-anak," kata dia.

Menurutnya, dalam kegiatan ini semua elemen atau kalangan masyarakat diundang baik para bidan yang ada di desa khususnya koordinator bidan dan warga masyarakat dihadirkan. Dimana masyarakat yang masuk kategori rawan stunting mendapatkan sosialisasi dan pembinaan terkait gizi dan pencegahan stunting.

Dia menambahkan, para kanit binmas dan para babinsa di setiap polsek yang kebetulan tidak bisa hadir secara langsung ini bisa mengikuti penyuluhan dan pembinaan yang disampaikan oleh pemateri melakui daring.

"Kegiatan penyuluhan kesehatan gizi anak ini, sangat penting untuk dilaksanakan, apalagi Pemkab Tasikmalaya ini mempunyai target, bahwa beberapa tahun kedepan, angka stunting harus turun pada level-level yang masuk dalam kategori toleransi," jelasnya.***