Network
/photo/2023/03/01/1355560078.jpg)
KORAN PR- Optimalisasi pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah hingga penanganan stunting menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut diungkap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2024 yang diselenggarakan oleh Bappeda di ballroom hotel Pantai Indah Timur Pangandaran, Rabu 1 Maret 2023.
Bupati Jeje Wiradinata mengatakan, tahun 2024 pemerintah daerah fokus dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting."Jabatan bupati kan diperpendek hingga 2024, maka perlu melakukan percepatan-percepatan agar indikator-indikator yang tertuang dalam RPJMD 2026 bisa dilaksanakan," kata Jeje.
Pendapatan asli daerah tidak bisa berlipat-lipat, sehingga kata Jeje, perlu kepiawaian, kerja keras dari semua pihak."Nah ini yang menjadi fokus kita seperti pengentasan kemiskinan dan stunting. Dan saya akan pimpin langsung sehingga tahun 2024 angka kemiskinan bisa bisa turun drastis," ujarnya.
Hanya saja yang menjadi persoalan kata Jeje, adalah angka kemiskinan lebih tinggi sementara angka pengangguran berada dilevel rendah. "Nah ini yang saya tanyakan ke pihak BPS saat Musrenbang tadi," ujarnya.
Ia juga mengatakan, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 69 persen. "Di tahun 2024 IPM bisa diangka 70 persen, artinya angka IPM di Kabupaten Pangandaran sudah tinggi," kata Jeje.
Penghargaan
Pada pelaksanaan Musrenbang 2024, Bupati Pangandaran membuka grand launching lomba Pangandaran Juara Inovasi, tahapan mulai bulan Maret 2023. Selain itu dilakukan juga pemberian penghargaan (Planning Award) OPD yang melakukan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahun 2022 terbaik, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah juara satu, Dinas Sosial PMD juara dua dan Dinas Pertanian juara tiga.
Dan bagi kecamatan penghargaan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD 2024 terbaik kepada Kecamatan Parigi juara satu, Kecamatan Cijulang juara dua dan Kecamatan Cigugur juara tiga.
Tampak hadir dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Pangandaran tersebut BPS Ciamis dan Bappeda Provinsi serta anggota DPRD Jawa Barat, Ketua DPRD Pangandaran dan anggota, pejabat pemerintah daerah dan unsur Muspika serta tokoh masyarakat dan organisasi.***
