Network
Penguatan pun dilakukan di sektor lain seperti PKB, BBNKB I dan II, pajak bahan bakar, pajak rokok, pajak air permukaan.
Ia mencontohkan, pajak rokok yang mencapai Rp 3,7 triliun pada tahun 2022 ditargetkan meningkat hingga Rp 4 triliun pada tahun ini. Dedi juga optimistis bahwa pajak bahan bakar kendaraan akan meningkat pada saat nanti arus mudik karena Jawa Barat menjadi salah satu wilayah tujuan dan perlintasan.
“Kemudian juga pajak air permukaan kita lagi gencar-gencarnya untuk peningkatan target. Tahun kemarin kita tentukan target Rp 76 miliar, menjadi Rp 95 miliar. Nah sekarang kita tentukan di tahun 2023 150 miliar. Ini memang perlu kerja keras perlu kerja kolaborasi dengan industri dengan lain sebagainya ya kita berikan arahan edukasi. Jadi, soal instruksi Pak Gubernur soal peningkatan pajak, kami siap melaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ridwan Kamil dalam acara Forum Bapenda bertajuk ‘Smart Tax for Smart People’ mengatakan penggunaan pajak terus dimaksimalkan untuk membangun fasilitas publik hingga pemanfaatan untuk kegiatan sosial atau kesehatan. Hal tersebut beririsan dengan banyak perbaikan di berbagai sektor. Seperti pertumbuhan ekonomi membaik, desa tertinggal sudah nol dan lain sebagainya.
“Hingga bulan ini, sudah ada 500 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di jabar, 5,45 persen. Tahun lalu, kemiskinan turun. Dari uang pajak, hanya jabar yang ngasih dana desa. Rp 700 miliar ke desa tiap tahun. Rp 3,5 triliun (lima tahun) yang dimanfaatkan membuat desa digital, melatih orang memanfaatkan smart device,” ujarnya.
“Tolong kerja keras. Sampaikan bahwa hasil pajak menjadikan provinsi Jawa Barat menjadi terbaik. Semua saya spending (hasil pajak) dengan smart. Kita sudah lewati pandemi, disrupsi, sekarang kita kerja. Saya kira itu semangat dari saya. Selamat memaksimalkan kinerja,”ucap Ridwan Kamil melanjutkan.
Gubernur meminta layanan digital terus digalakkan untuk memudahkan wajib pajak. Di sisi lain, ia meminta tren positif pendapatan bisa terus dipertahankan hingga bisa melebihi target.
“Kalau target sudah ditentukan tapi kami selalu push Bapenda jangan sesuai atau sama dengan APBD yang diketok palu, karena ekonomi lagi bagus maka pendapatan harusnya naik saya dorong pendapatan melebihi dari yang sudah disepakati secara politis,” ucap dia.***
