Network
KORAN PR-Minat warga Indonesia termasuk Kabupaten Garut untuk bekerja di luar negeri terbilang tinggi. Hal ini berdampak pula terhadap tingginya pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilakukan secara ilegal.
Hal ini menjadi perhatian Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Seluruh elemen pemerintahan pun diminta untuk ikut berupaya menghentikan pemberangkatan PMI secara ilegal yang dinilai merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan.
Ajakan untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan berupa pengiriman PMI secara ilegal ke luar negeri, disampaikan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Menurutnya, upaya pencegahan pemberangkatan PMI Ilegal bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah termasuk pemerintahan desa.
"Kami mengajak semua kalangan untuk sama-sama menghentikan gerakan sindikat penempatan PMI secara ilegal yang saat ini masih marak. Ini harus dilakukan seluruh unsur pemerintahan termasuk tingkat desa", ujar Benny seusai kegiatan Sosialisasi Implementasi Kolaborasi Penurunan Angka Pengangguran melalui Gerakan Tenaga Kerja Berkarya (GENTRA KARYA), di Hotel Harmoni Garut, Senin 27 Februari 2023.
Upaya pencegahan pengiriman PMI ilegal dinilai Benny sangat penting dilakukan guna menekan tingginya angka kasus pengiriman PMI ilegal. Apalagi kasus kekerasan yang menimpa PMI di luar negeri rata-rata terjadi terhadap mereka yang diberangkatkan secara ilegal.
Peranan pemerintah desa dinilai Benny sangat besar dalam upaya pencegahan pemberangkatan PMI ilegal. Pemerintahan desa merupakan saringan pertama sehingga harus bisa memastikan apakah warganya itu berangkat ke luar negeri sebagai PMI melalui jalur yang legal atau tidak.
Apabila belum dapat dipastikan, ia meminta pihak desa tidak sekali-kali mau mengeluarkan perizinan atau persyaratan. Pihak desa harus berani menolak dengan tujuan bukan untuk mempersulit tapi justru untuk menyelamatkan warganya dari kejahatan kemanusiaan.
"Saat ini tidak sedikit PMI yang diberangkatkan secara ilegal. Catatan kami, 89 persen dari mereka akhirnya mengalami permasalahan akibat tak mendapatkan perlindungan pemerintah bahkan mereka juga mendapatkan penganiayaan di luar negeri", katanya.
Waspada calo
Benny pun mengingatkan, keberadaan para calo atau mafia PMI ilegal ini benar-benar harus diwaspadai. Apalagi calo/mafia itu rata-rata merupakan orang terdekat bahkan keluarga dari korban sehingga sangat mudah mempengaruhi korban.
Oleh karenanya tutur Benny, pemerintah hadir untuk menghadang mafia-mafia yang bermain dalam penempatan PMI ilegal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi seperti yang saat ini dilaksanakan di Kabupaten Garut.
Disampaikannya, upaya yang dilakukan pemerintah ini diharapkan bisa memutus mata rantai sindikat penempatan PMI ilegal. Ia pun mengajak pemerintah daerah untuk menjalankan amanat UU No 18 tahun 2017, tentang Pelindungan PMI, terutama pasal 42, perihal tugas pemerintah desa.
Anggaran
Di tempat yang sama, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyampaikan apresiasi terhadap gebrakan BP2MI dibawah kepemimpinan Benny Rhamdani. Menurutnya Pemda Garut telah mengalokasikan anggaran, juga berkomitmen mengadopsi sistem pengelolaan data yang ada di BP2MI yaitu command center. Pemda Garut juga telah menetapkan anggaran di tahun ini sebesar Rp10 miliar untuk pelatihan PMI.
Menurut Rudy, upaya yang dilakukan BP2MI untuk mencegah maraknya pemberangkatan PMI ilegal ini sangat penting dan positif. Apalagi selama ini jumlah warga Garut yang bekerja di luar negeri juga terbilang banyak.
"Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan BP2MI yang dapat mencegah maraknya pemberangkatan PMI secara ilegal. Apalagi minat warga Indonesia termasuk warga Garut untuk bekerja di luar negeri selama ini kan sangat tinggi", ujar Rudy.
Karena menilai program BP2MI ini sangat penting, kata Rudy, pihaknya pun telah mengintruksikan dinas terkait, para camat dan juga para kepala desa untuk mengikuti kegiatan tersebut.***
