Network
KORAN PR - Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof Dr.H.M Didi Turmudzi M.Si, meminta semua pihak khususnya calon pemimpin Indonesia untuk berguru pada bahari berbudaya pada samudera. ’Kondisi dunia saat ini memaksa Indonesia agar mencari pemimpin yang berani pasang badan menerapkan hukum adat untuk menjaga maritim Indonesia dan menjaga NKRI.
Hal tersebut diungkapkan Didi dalam Sarasehan Kebudayaan dengan tema Multikulturalisme dan Pluralisme dari Perspektif Sejarah Kemaritiman Nusantara, yang diselenggarakan oleh Soenda Besar Institute dan Komunitas Masyarakat Sunda Kecil bekerjasama dengan Pemkot Bandung dan Paguyuban Pasundan di Auditorium Rosada, Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin 13 Maret 2023.
Menurut Didi, kepastian hukum dan penegakan hukum adat berbagai daerah mempunyai manfaat yang besar. Indoneisa harus memiliki kesiapan untuk menjadi negara maritim, karena dalam konteks global negara besar itu akan berburu ke negara ekuator ke Indonesia.
“Karena kita memiliki tanah yang subur laut yang luas dan kekayaan melimpah apalagi tumbuh sepanjang tahun, sehingga kita harus memiliki pertahanan yang hebat dan kuat SDM yang handal pemimpin yang kuat yang berani pasang badan yang kuat,’’ ujarnya.
Didi mengatakan, Indonesia merupakan negara maritim di dunia karena memiliki ciri wilayah perairan atau lautan yang luas. Indonesia memiliki luas perairan 2/3 lebih besar dari daratannya. Total luas wilayah Indonesia kurang lebih 7,81 juta km persegi. Luas daratan RI kurang lebih 2,01 juta km2 sedangkan luas lautan 3,25 juta km2.
Ciri lainnya Indonesia sebagai negara maritim yakni luas Zona Ekonomi Ekslusif negara Indonesia sebanyak dan 2,55 km2. Selain itu, Indonesia memiliki posisi geostrategis berada pada persimpangan negara-negara di Kawasan Asia dan Australia dengan kekayaan laut yang melimpah, maju dalam bidang perikanan dan kelautan.
Didi mengungkapkan, ciri terakhi negara maritim yakni memiliki budaya bahari.Untuk mempertahankan maritim Indonresia itu maka diperlukan penegakan hukum Bhineka Tunggal Ika bukan hukum yang ada saat ini.
‘‘Hukum yang memang menjunjung tinggi hukum adat, karena bertahannya negara adalah salah satunya dalam kekuatan hukum adat. Dengan hukum adat, maka kita bisa mempertahankan tanah miliki kita. Karena negara yang tidak menerapkan hukum adat maka akan habis tanahnya, padahal suku bangsa yang memiliki teritorial dan tanah, demikian juga dengan laut,’’ kata Didi.
Ia juga menyebutkan, syarat untuk bertahan suku bangsa itu harus memiliki laut, jangan sampai bangsa ini dikuasai dan dikuras oleh orang lain. Apalagi laut Indonesia memiliki nilai ekonomi tinggi karena lautan Indonesia itu kekayaannya dahsyat sekali. Dengan demikian perjuangan mempertahankan maritim itu keharusan seperti yang dirintis Djuanda dalam mempertahankan maritim.
‘Paguyuban Pasundan siap melanjutkan perjuangan Djuanda itu. Siap menyambung jejak yang sudah dilangkahkan Ir. Juanda di dunia kemaritiman, orang Sunda harus mempersiapkan diri untuk menyambut Indonesia sebagai negara maritim,’’ paparnya.
Identitas baru
Menurut dia, SDM Indonesia terutama Tatar Sunda mau tidak mau memang harus siap dalam menunjukkan identitas baru. Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dalam budaya, cerdas kreatif dalam mengolah kekayaan laut. Lembaga pendidikan menjadi salah satu lembaga yang harus mampu menghasilkan manusia-manusia cerdas dan kreatif yang mampu mengolah produk kekayaan laut.
Didi mengatakan, popularitas nilai-nilai kemaritiman akan meningkat ketika seluruh provinsi siap meluncurkan dan mewujudkan program inovatif. ‘’Paguyuban Pasundan bersiaga untuk mendukung dan mewujudkan bangsa Indonesia yang pemikirannya seluas samudra, mentalnya setegar karang, mewujudkan cita-citanya sekeras debur ombak,’’ katanya.
Sunda secara internasional, ungkap Didi, dikenal bangsa-bangsa lain karena Sunda Besar (kepulauan di bagian barat atan Sunda besar merupakan wilayah kamaritiman: Sumatra, Kalimatan, Sulawesi dan Jawa Barat). Ada pula kepulauan Sunda Kecil, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pulau Timor. Gugusan ini secara politik terbagi antara Indonesia (sebagian besar), Brunei, Timor Leste dan Malaysia.
Lima pilar kebijakan maritim adalah budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan pertahanan maritim. Budaya samudra menumbuhkan dan mempererat ikatan batin sebagai satu bangsa antara penduduk pulau yang satu dengan yang lainnya.
Mulitikultur adalah keunikan dari kesatuan negara kemaritiman yang akan menghasilkan miliaran inovasi. Thomas Malthus, Pakar Demografi & Ekonomi Politik (1978) menyatakan jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, sedangkan ketersediaan makanan meningkat seperti deret hitung”. Begitu pula Laurence Smith, Pakar Statistik (2011) menyatakan penduduk dunia meningkat pesat. Jika pada tahun 1800 sebanyak 1 miliar orang, pada tahun 2011 menjadi 7 miliar orang.
Penduduk dunia bertambah 1 miliar orang setiap 6 tahun. Pada tahun 2043 diperkirakan jumlah penduduk dunia 12,3 miliar orang dan yang hidup di luar wilayah ekuator sebanyak 9,8 miliar jiwa.
Jika dipetakan antara teori Malthus dan data yang dimiliki Smith, ungkap Didi, maka setiap penduduk dunia pada tahun 2011 untuk mendapatkan makanan layak dalam titik krisis. Kelangkaan pangan ini telah menimbulkan dampak mengerikan.
UNICEF mencatat adanya 1 orang anak meninggal dunia setiap 2,1 detik atau hampir 15 juta anak setiap tahun karena kemiskinan, kelaparan dan kesehatan yang buruk. Oleh karenanya ancaman luar semakin terasa seperti pada Mei Tahun 2014, kilang minyak China His Yang Shi Yu 981 memulai operasi pengeboran minyak yang masih masuk wilayah ZEE dan landas kontinental Vietnam.
Konflik
Klaim Cina atas kepemilikan Laut China Selatan (LCS) berdasarkan pada zaman dinasti Han 110 Masehi telah dilakukan ekspedisi laut ke Kepulauan Spratly. Pada Tahun 1403-1433 Masehi, Dinasti Ming nelayan dan pedagang Cina telah bekerja dan menetap di kawasan itu.
Penguasaan dan pembangunan infrastruktur secara masif dan cepat di pulau-pulau LCS dan pembangunan pangkalan. Bulan November Tahun 2011, Presiden AS Barack Obama ketika singgah di Bali menyatakan Amerika akan meningkatkan operasional militernya secara drastis di bagian barat dan utara Australia dan menjadikan militer utama (Tahun 2015, 1.150 prajurit).
Latar belakang konflik, kependudukan, fakta-fakta kelangkaan pangan, air, energi, dimasa depan berbagai kepentingan dunia akan tertuju pada penguasaan pangan dan energi yang bersumber pada tumbuh-tumbuhan. Tahun 2011 British Petroleum Energi Fosil dunia yang tidak lagi Indonesia memiliki vegetasi sepanjang tahun dan kekayaan alamnya yang merupakan sumber energi, sumber pangan dan sumber air, pertempuran akan berpihak ke negara ekuator, energi, nabati dan fosil, air mineral akan habis.
Indonesia memiliki vegetasi sepanjang tahun dan kekayaan alamnya yang merupakan sumber energi, sumber pangan dan sumber air. Pertempuran akan berpihak ke negara ekuator, sementara energi, nabati dan fosil, air mineral akan habis, maka ketegangan perebutan itu akan terjadi di Indonesia.
"Energi fosil dunia akan habis, maka negara yang bukan negara equator akan memburu ke negara ekuator termasuk ke negara indonesia. Syarat bertahannya sebuah suku bangsa pertama memiliki teritorial, Indonesia memiliki darat dan lautan. Kedua memilki kekuatan ekonomi. Ketiga memiliki sistim religi yang kuat, seperti Bali yang memiliki agama dan budaya menyatu,’’ tuturnya.
Sementara itu dalam sambutan Wali Kota Bandung yang disampaikan oleh Eric Mohamad Atthauriq, SH (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) mengatakan jika di era digital penting terjadi integrasi sosial melalui budaya terutama dalam menghadapi perbedaan.‘’Hal itu dikarenakan bisa menjadi sumber konflik. Memecah belah persatuan padahal, seharusnya, perbedaan kebudayaan itu menjadi pemersatu yang baik dan melihat perbedaan itu dalam sebuah kesamaan,’’ tuturnya.
Untuk menghargai multikultiralisme di Kota Bandung saat ini pemerintah Kota Bandung secara konsisten menggelar event – event yang didominasi budaya dan seni. ‘’Bukan hanya budaya Sunda, namun juga budaya yang ada di Kota Bandung lainnya. Kota Bandung juga aktif menyuarakan keberagamaan agama dan menjaga kerukunan,’’ ungkapnya.
Bahkan untuk menghargai pluralisme itu, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung memasukkan perbedaan tersebut dalam kurikulum berkarakter yakni Kurikulum Bandung Masagi. ‘’Diharapkan, sarasehan budaya seperti ini bisa menghasilkan dialog budaya dan menghasilkan entitas budaya berbeda,’’ tuturnya. ***
