Network
KO RAN PR - Keadaan sejumlah sekolah terpencil di Kabupaten Bandung Barat patut memperoleh perhatian. Selain jumlah guru yang terbatas, status para pengajarnya pun lebih banyak nonpegawai negeri sipil. Beberapa guru bahkan merangkap mengajar di dua sekolah karena keterbatasan pengajar dan jauhnya jarak tempuh.
SEKOLAH Dasar Negeri (SDN) Cibungur kelas jauh Cijuhung barangkali salah satu sekolah paling ujung wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kondisi Cijuhung memang tak cuma terpencil. Permukiman warganya juga terpisah-pisah di area perkebunan karet.
Sekolah yang berada di Kampung Cijuhung, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipeundeuy, KBB itu berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Cianjur. Lokasi sekolah cukup terisolasi dan sulit dijangkau baik dari jalur darat menggunakan motor dan mobil maupun genangan air Waduk PLTA Cirata dengan memakai perahu. Bangunan SD tersebut pun dipakai untuk kegiatan belajar mengajar SMP terbuka.
Ivan Abdurrahman Junianto, salah seorang pengajar SD kelas jauh itu mengatakan, jumlah guru di sekolahnya hanya 3 orang. Sekolah tersebut terdiri 1 PNS, 1 honorer, 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban tiga guru dengan status kepegawaian yang berbeda tersebut tak kecil. Selain SD, mereka juga merangkap mengajar di SMP terbuka. Endang Hidayat, guru Cijuhung lainnya mengatakan, jumlah total para muridnya mencapai 75 orang dengan rincian SD 50 siswa dan SMP 25 siswa.
Dengan tugas mengajar ganda dan bangunan sekolah yang cuma satu, kegiatan belajar mengajar pun dilakukan bergantian. "Kadang SD istirahat, SMP dilebetkeun kumargi waktosna upami kedah dikasorekeun mah khawatir di jalanna murangkalihna (Terkadang saat siswa SD tengah istirahat, giliran siswa SMP masuk kelas, karena jika kegiatan belajarnya dilakukan terpisah seperti sore hari, kasihan para siswa saat pulangnya)," kata Ivan saat dihubungi, Rabu 8 Maret 2023.
Menjadi guru di sana pun tak mudah dan butuh dedikasi tinggi. Untuk mencapai sekolah, tiga guru tersebut mesti menempuh perjalanan darat dengan jarak tempuh sekitar 12-13 kilometer dari tempat tinggalnya. Medan jalan yang dilintasi menggunakan sepeda motor tersebut juga bukan perlintasan dengan aspal mulus. Hanya jalan berlapis tanah dan bebatuan di tengah hutan yang tersedia dan harus dilewati kala para guru menuju sekolah. Untuk honor guru honorer, sekolah pun mengandalkan dari Bantuan Operasional Sekolah.
Pengabdian dan dedikasi juga ditunjukkan para guru dari Madrasah Ibtidaiyah Muslimin Cangkuang di Kampung Langkob, Desa Bojongsalam, Kecamatan Rongga. Dalam wawancara "PR" dengan kepala sekolah MI itu Asep Surahman pada Selasa (7/3/2023) menyatakan, seluruh guru di sana berstatus honorer. Terdapat enam guru di MI tersebut. Untuk honor pengajar pun, sekolah bergantung dari BOS. Sebagaiman Cijuhung, MI itu juga terisolasi dengan medan jalan yang berat menuju sekolah.
Pensiun
Nasib serupa pun terjadi di Majalengka. Banyak SD di wilayah tersebut yang kekurangan guru berstatus PNS. Bahkan, di satu sekolah hanya memiliki dua PNS termasuk kepala sekolah. Sisanya adalah guru PPPK dan guru sukarelawan.
Kepala Sekolah SDN Gandasari Kecamatan Kasokandel, Rina Suprihatin mengatakan hanya memiliki 1 guru PNS dan 3 guru PPPK, sisanya guru honorer.
“Tidak ada guru agama. Pelajaran agama terpaksa dilakukan oleh guru kelas,” kata Rina seperti dilaporkan kontributor “PR” Tati Purnawati, kemarin.
Kondisi tersebut sudah cukup lama akibat guru PNS yang pensiun tidak diganti dengan guru baru. “Karena kurang guru, saya sebagai kepala sekolah tetap pegang kelas, mengajar olah raga karena guru bidang tidak tersedia,” ungkap Rina.
Kehadiran guru PPPK dinilai cukup membantu proses belajar mengajar di sekolah. Apalagi semua sekolah di wilayah Kasokandel kekurangan guru kelas dan guru bidang.
Kondisi yang sama juga dialami SD Negeri Nunuk yang hanya punya tiga guru berstatus PNS, termasuk kepala sekolah. Pada tahun 2022, SDN Nunuk mendapat tambahan 3 guru PPPK yang berasal dari desa setempat.
“Jika tidak ada PPPK atau honorer tentu sekolah kekurang guru cukup banyak. Tidak mungkin hanya dipegang oleh dua atau tiga orang guru saja, sementara jumlah rombongan belajar mencapai 6 - 7 rombel karena jumlah murid cukup banyak,” ungkap salah seorang guru SDN Nunuk, Rahmawati.
Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka Maman Fathurochman membenarkan terjadinya kekurangan guru di Kabupaten Majalengka, baik guru SD maupun SMP karena banyak guru yang menjalani masa pensiun. Bahka pada Tahun 2024 nanti, terdapat 475 orang pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Majalengka memasuki masa pensiun. Sebagian besar yang memasuki masa pensiun itu adalah guru-guru sekolah.
“Kekurangan PNS ini tidak hanya guru namu secara umum, banyak OPD yang kekurangan pegawai karena pensiun terus sedangkan pengangkatan tidak dilakukan, ada PPPK tapi jauh dari cukup, apalagi untuk guru SD,” ungkap Maman.
Menyinggung tentang adanya PPPK yang terjadi pembatalan SK, Maman mengatakan ada satu orang guru dari Majalengka dengan formasi guru Bahasa Inggris.
“Sesuai surat edaran dari Kemendikbud untuk pembatalan SK PPPK di Kabupaten Majalengka terdapat 1 orang dengan formasi guru Bahasa Inggris, namun sana tidak diterangkan alasan pembatalannya. SK resminya sendiri belum kami terima itu baru informasi,” ungkap Maman. ***
