KORAN PR - Indonesia menghadapi masalah regenerasi petani. Saat ini, sebagian besar petani Indonesia berusia di atas 47 tahun. Jika regenerasi tidak dilakukan optimal, diprediksi krisis petani akan terjadi dalam 10-15 tahun. Kunci utamanya adalah transformasi masyarakat perdesaan terhadap perkembangan teknologi.Institut Pertanian Bogor (IPB) terpanggil untuk menumbuhkan minat kalangan muda terjun di bidang pertanian. IPB pun berkomitmen terus mengembangkan inovasi digital untuk membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian.
Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah pembentukan petani milenial untuk mengatasi masalah regenerasi petani, dengan pemanfaatan teknologi dalam pertanian. Harapannya, mereka yang lahir pada 1980-an hingga 1990-an, mau berkecimpung di dunia pertanian, dengan memanfaatkan internet.
Konsep milenial inilah yang tergambar melalui technopreneur dan sociopreneur di kalangan mahasiswa IPB yang disiapkan menuju era 4.0. Technopreneur adalah pelaku usaha, sementara sociopreneur adalah orang-orang yang memanfaatkan inovasi untuk pendampingan, apalagi dengan 4.0 di mana teknologi berbasis AI, blockchain makin luar biasa, ini akan kita perkuat," kata Rektor IPB Arif Satria seperti dilaporkan kontributor “PR” R Noviansyah, belum lama ini.
Menurut Arif Satria, banyak aspek termasuk di pertanian yang memerlukan sentuhan digital. "IPB punya tani center, itu berbasis pada digital aplikasinya nya DigiTani. Petani dan penyuluh bisa konsultasi apapun dengan kita. Jadi kita bisa tahu di mana, tanah cocok ditanam apa, kapan cocok ditanam," kata Arif.
Belum lama ini, IPB University dan Food and Agriculture Organization (FAO) menyelenggarakan Lokakarya Ekosistem Desa Digital di Bandung pada Selasa (7/3/2023). Lokakarya tersebut mengumumkan hasil survei Desa Digital di Indonesia.
Tim peneliti IPB University diketuai Dr Yani Nurhadryani menjelaskan, FAO dengan dukungan tim IPB University melakukan survei terhadap 132 desa di Indonesia untuk menilai tingkat inovasi digital termasuk perkembangan teknologi digital dan tingkat adopsi untuk menentukan kematangan inovasi digital.
"Dari hasil survei tersebut, Jawa Barat dinyatakan sebagai provinsi yang telah menerapkan inovasi digital cukup progresif," kata Yani, Kamis 9 Maret 2023.
Menurut dia, FAO meluncurkan program desa digital pada 2021 untuk mempromosikan digitalisasi di daerah perdesaan demi kepentingan penduduk sekitarnya. IPB University pun telah membangun dan membina 4.258 desa di seluruh Indonesia pada 2022.
Unggulan
Desa digital pun menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Berdasarkan catatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, program tersebut sudah dimplementasikan sejak awal tahun 2019. Hingga saat ini, tercatat 3.067 penerima manfaat Program Desa Digital yang tersebar di 2.248 desa di Jawa Barat.
Berdasarkan analisis Pemprov Jabar, Program Desa Digital Pertanian tercatat telah meningkatkan produktivitas petani sebesar 42.2 persen dengan profit meningkat sebesar 32.7 persen. Untuk bidang perikanan, program tersebut telah meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan. Rata-rata persentase jumlah ikan hidup (survival rate) meningkat 50 persen.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Rizki Hutiniasari menuturkan, untuk tahun 2023 ditargetkan lebih dari 100 desa di Jawa Barat menjadi penerima manfaat Program Desa Digital untuk tahun ini. Mereka diikutsertakan dalam Program Pendampingan Literasi Digital, Desa dengan Bumdes Go Digital, maupun Desa Digital Tematik.
Tiga masalah
Rizki menuturkan, Program Desa Digital diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menurunkan kesenjangan dan pemerataan pembangunan di desa melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kolaborasi digital. Program tersebut bertujuan mengurai tiga permasalahan spesifik petani. Pertama, tingginya indeks kesenjangan digital (digital divide) di Jawa Barat.
Kendala kedua, rendahnya tingkat literasi digital serta tingginya kerentanan terhadap berita palsu (hoaks) dan dis/misinformasi. Terakhir, tingginya potensi pasar digital yang belum dimaksimalkan di sektor publik.***