HINGGA 2024, Indonesia kekurangan 1,3 juta guru ASN. Namun di sisi lain, pemerintah justru terkesan setengah hati melakukan perekrutan. Padahal Mendikbudristek berjanji akan rekrut 1 juta guru. Sejak 2021 hingga 2023 ini capaian penerimaan guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hanya sekitar 300.000 orang.
Ruwetnya perekrutan guru tersebut ditambah pula dengan adanya pembatalan formasi guru PPPK kategori P1 (eks tenaga honorer kategori-2, guru honorer negeri, lulusan PPG, guru swasta). Pembatalan akibat verifikasi ulang saat masa sanggah yang berdampak kepada 3.043 guru P3K itu sangat mengecewakan.
Nasib guru honorer pun kini terombang-ambing. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, pemerintah harus melakukan verifikasi terhadap yang menyanggah. Kejadian pembatalan karena sanggahan dikatakannya tidak sekali dua kali terjadi.
“Ini sudah ada kasus sebelumnya, yang menyanggah ternyata tidak berkualifikasi, tapi tidak ada verifikasi dari Kemdikbud. Jadi ini sebenarnya tidak boleh terulang lagi,” katanya, Rabu 8 Maret 2023.
Menurut Ledia, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib orang-orang yang telah mereka buat ombang-ambing. “Sudah tidak sekali yang seperti ini, masa harus terulang? Seharusnya diganti sistemnya, diganti orangnya kalau yang mengurusnya enggak benar,” katanya.
Verifikasi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, hasil verifikasi harus terbuka. Pasalnya, ribuan guru honorer yang ikut seleksi itu merasa sudah memenuhi passing grade. Dengan adanya pembatalan, malah membuat mereka semakin terombang-ambing.
“Kejadian ini menunjukkan ada perbedaan dalam hal pengumuman Panselnas dengan pengakuan dari guru. Tapi, intinya, ini menyangkut masalah nasib para guru honorer,” katanya.
Fakih mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkannya, ada beberapa alasan pembatalan tersebut yakni guru honorer dinilai tidak mengajar sejak awal atau selang seling. Misalnya, tahun pertama ia mengajar sebagai guru, kemudian tahun kedua tidak lagi mengajar dan tahun ketiga baru mengajar lagi.
“Untuk alasan yang ini sebenarnya menjadi pertanyaan, karena sejak awal guru tersebut sudah lolos administrasi,” katanya.
Alasan lainnya adalah tidak konsistennya guru mengajar di jenjang pendidikan. Misalnya, ia tidak konsisten mengajar di tingkat SD, tapi juga mengajar di tingkat SMP atau SMA. “Tapi, faktanya banyak guru yang tidak seperti itu,” tuturnya.
Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai proses perekrutan guru PPPK (P3K) telah carut marut. Pembatalan penempatan bagi guru PPPK kategori Prioritas 1 (P1) dinilai semakin tidak jelas dan terombang-ambing dari dua tahun lalu hingga kini.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta kepastian nasib 3.043 guru yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya kategori Prioritas 1 (P1) yang dibatalkan. “P2G menilai Panselnas melanggar UU ASN Pasal 2, bahwa kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, efektif dan efisien, keadilan, nondiskriminatif, kesetaraan dan kesejahteraan," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri di Jakarta, kemarin.
Iman menjelaskan belakangan ini muncul berita yaitu sebanyak 3.043 guru P1 yang semula mendapat penempatan atau formasi ternyata dibatalkan. P2G mempertanyakan alasan dan latar belakang sebanyak 3.043 guru PPPK tersebut bisa tidak dapat penempatan padahal awalnya mereka dapat.
Bagi P2G, keberadaan guru merupakan kebutuhan untuk membangun peradaban kebangsaan sehingga pemenuhan kebutuhan guru merupakan prioritas utama. Terlebih lagi, kebutuhan guru ASN di Indonesia masih tinggi yaitu mencapai 1,3 juta guru ASN sampai 2024.
Otoritas pusat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (BKD Jabar) Sumasna mengatakan, pihaknya telah menerima informasi adanya ratusan guru di Jabar yang dibatalkan penempatannya sebagai PPPK. Informasi tersebut diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri PAN RB.
"Benar ada Kepmenpan yang menetapkan kelulusan yang berbeda dengan informasi yang beredar sebelumnya,"katanya.
Setelah membaca keputusan Men-PANRB, hal itu merupakan implikasi adanya penyesuaian yang dilatarbelakangi faktor-faktor. Mengutip Keputusan MenPAN RB no 149 tahun 2023 tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemda Tahun Anggaran 2022 pada poin menimbang. Pada poin b menjadi alasan adanya penyesuaian tersebut.
Ditulis dalam Kepmen tersebut pada poin b, bahwa berdasarkan hasil seleksi pengadaan pegawasi pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru, terdapat penyesuaian kebutuhan guru yang disebabkan oleh distribusi, mutasi struktural, meninggal dunia, penutupan sekolah dan penyebab lainnya.
Sumasna menuturkan, penyesuaian tersebut merupakan otoritas pemerintah pusat. Ke depan, berharap daerah dapat dilibatkan aktif dalam proses perekrutan tenaga fungsional PPPK guru.
"Sejaun ini BKD hanya mempersiapkan formasi dan mengusulkan jumlah kebutuhan guru di Jabar pada ke Kemenpan, Kemendikbud dikti dan BKN,"ujarnya. ***