Network
KORAN PR - Pusat Halal Salman ITB memberikan sertifikat halal kepada 26 pelaku usaha pada Selasa, 14 Maret 2023. Pelaku usaha terdiri dari UMKM di wilayah Malabar yang juga dinamai “Zona Khas”, yaitu zona kuliner halal, aman dan sehat. Sisanya diberikan kepada CV-CV/Non UMKM yang sudah melalukan ekspor.
Kegiatan ini didukung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJBH), Bank Indonesia Jabar, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Industri Kota Cimahi, Dinas KUKM Kota Bandung, Bank Syariah Indonesia,Rumah Amal Salman, Masjid Salman ITB, serta para pelaku usaha yang menjadi mitra.
Dalam sambutannya, LPH Salman ITB yang diwakilkan oleh Dina Sudjana menyampaikan bahwa LPH menerima mandat lewat akreditasi LPH oleh BPJPH pada bulan April 2022. Sertifikat ke -26 pelaku usaha ini adalah rombongan sertifikat halal pertama yang diperoleh oleh LPH Salman ITB.
"Prosesnya memang cukup lama, sebab ini memang kali pertama baik bagi pelaku usaha, LPH, penyelia, bahkan bagi BPJPH dan komisi fatwa MUI Jawa Barat.Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah sabar menunggu proses mendapatkan sertifikat. Kegiatan ini merupakan awal dari upaya penjaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat,” kata Dina.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Erwin Hutapea menyebutkan bahwa penyerahan sertifikat halal ini menjadi salah satu langkah untuk mendukung Indonesia sebagai produsen produk halal dunia di tahun mendatang.
Konteks Jawa Barat halal menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan provinsi yang leading dalam pengembangan ekonomi dan perkembangan keuangan syariah."Setidaknya ada tiga hal yang bisa menjadi indikator leading," ucapnya.
Pertama, Jawa Barat dengan muslim 18,2 % dari keseluruhan penduduk Indonesia merupakan potensi yang harus dimanfaatkan. Kedua, Dari 27.000 pesantren yang ada di Indonesia, 30 % berada di Jawa Barat, sehingga bila akan mengembangkan ekonomi keuangan syariah bisa menggunakan pengembangan keuangan syariah berbasis pesantren untuk ekonomi syariah.
Terakhir, tidak banyak provinsi di Indonesia yang mau mengembangkan ekonomi syariah dan juga keuangan ekonomi syariah, sehingga ini menjadi potensi.
“Untuk mewujudkan value halal, perlu peran aktif semua pihak pengembang industri halal di Jawa Barat agar selain memberikan kenyamanan, tentu mendatangkan keberkahan dan manfaat,” kata Erwin.
