Network
KORAN PR – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) per Januari 2023 menjamin sekitar 99,93 persen dari total rekening nasabah yang ada di bank umum. Selain itu, LPS juga menjamin sekitar 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS (Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah).
“Cakupan penjaminan yang dilakukan oleh LPS jauh lebih tinggi dibandingkan threshold internasional yang sebesar 80 persen dari jumlah deposan,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono pada diskusi bertema "Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Tahun Penuh Tantangan", yang diadakan secara hybrid, di Jakarta, 9 Maret 2023. Diskusi itu diselenggarakan oleh Forum Wartawan Daerah (Forwada).
Dikatakan, seluruh bank yang ada di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS, baik bank umum maupun BPR/BPRS. LPS mencatat sebanyak 1.713 bank menjadi peserta penjaminan LPS per Januari 2023. Jumlah tersebut meliputi 106 bank umum dan 1.607 BPR/BPRS.
Penjaminan simpanan oleh LPS yang sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank setara dengan 28,2 kali PDB (produl domestik bruto) per kapita Indonesia tahun 2022. Rasio ini jauh di atas rata-rata negara-negara upper-middle income yang sebesar sebesar 6,3 kali PDB per kapita, dan lower-middle income yang sebesar 11,3 kali PDB per kapita.
"Hal ini artinya LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia," jelas Didik.
Pada kesempatan itu, Didik juga mengatakan, membaiknya kondisi ekonomi riil Indonesia belakangan ini, sejalan dengan kondisi industri perbankan yang stabil. Level permodalan bank secara nasional sangat tebal, ditandai dengan rasio permodalan bank (capital adequacy ratio/CAR) yang berada di angka 25,93 persen per Januari 2023.
Intermediasi perbankan juga terus tumbuh seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Penyaluran kredit pada bulan Januari 2023 tumbuh sebesar 10,53 persen year over year (yoy). Sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sekitar 8,03 persen yoy pada periode yang sama. "Hal ini menunjukkan bahwa dana yang ada di sistem perbankan secara gradual tersalurkan ke sektor riil," katanya.
Ditegaskan, kondisi sistem keuangan dan perbankan yang stabil tersebut tidak terlepas dari peran serta lembaga-lembaga anggota KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) yang senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. LPS bersama lembaga anggota KSSK bersinergi melalui Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Indonesia.
OJK merupakan otoritas pengaturan dan pengawasan bank, lalu BI adalah otoritas moneter dan makroprudensial. LPS selanjutnya memperkuat sistem melalui fungsi penjaminan dan resolusi bank. Terakhir, Kementerian Keuangan berperan sebagai fiscal backstop.
