Network
KORAN PR - Pengamat dari Lembaga Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan mengatakan, Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebaiknya fokus dalam mengurus kinerja BUMN. Menurut dia, kebakaran Depo Pertamina Plumpang, yang menewaskan 16 orang serta 50 luka bakar merupakan pelajaran berharga bagi Erick untuk fokus pada bidangnya.
"Kebakaran ini menyedihkan sekali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2009, yang menelan satu korban jiwa," kata Syahganda dalam keterangan di Jakarta, Sabtu 4 Maret 2023.
Seperti diketahui, saat ini perusahaan BUMN yang ada berjumlah 41 perusahaan. Erick Thohir dalam roadmap menetapkan Konsolidasi BUMN hingga menjadi 30 BUMN bertujuan agar BUMN tidak menjadi menara gading, di mana semuanya dimonopoli oleh BUMN.
Erick Thohir juga berkomitmen mendukung pencapaian realisasi target investasi nasional tahun 2023 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 1.400 triliun. Melalui aset-aset BUMN akan diupayakan tambahan investasi di luar pasar modal sebesar Rp 127 triliun
"Kita membangun ekosistem bersama dengan UMKM, pengusaha daerah, dan swasta. Kalau ada apa-apa, BUMN sebagai benteng ekonomi nasional dan bisa melakukan intervensi," ujar Erick Thohir.
Sementara, PT Pertamina (Persero) berhasil meraih laba bersih sebesar 3,8 miliar dolar atau sekitar Rp 57 triliun sepanjang 2022. Capaian tersebut meroket lebih 85 persen dibandingkan torehan laba tahun sebelumnya sebesar 2,05 miliar dolar.
Evaluasi total
Syahganda menambahkan, meski Pertamina melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyelamatkan aset vital, seperti Depo Plumpang, namun kementerian BUMN harus memantau aspek safety (keselamatan) secara sungguh-sungguh.
HSE (Health, Safety and Environment) atau K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) harus dievaluasi secara total. Sebab, kebakaran Depo Pertamina ini telah terjadi berulang kali, yakni 2009 dan 2017.
"Jika Erick terlalu banyak mengurusi hal-hal di luar BUMN, seperti sepakbola, organisasi kemasyarakatan tertentu, berbagai kepanitiaan non BUMN, serta lainnya, yang terkesan membangun pencitraan, maka pengawasan Erick terhadap kinerja BUMN bisa terbengkalai," tambah Syahganda.
